PONTIANAK POST – Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak menyatakan komitmen penuh untuk memperkuat pencegahan korupsi melalui edukasi dan penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN), bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program PAKSI-API (Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas).
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson menegaskan, pencegahan korupsi harus dilaksanakan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia menyebut pentingnya penanaman nilai antikorupsi sejak pendidikan dasar hingga lingkungan sosial.
“Upaya pencegahan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial. Budaya antikorupsi harus ditanamkan dari pendidikan sampai masyarakat,” kata Harisson dalam audiensi bersama Koordinator Tim Pemberdayaan PAKSI-API KPK, Nurtjahyadi, di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (13/10/2025).
Harisson menambahkan, Pemprov Kalbar mendukung penuh pelaksanaan program-program KPK, seperti pelatihan dan penyuluhan antikorupsi di daerah, terutama melalui sinergi dengan penyuluh lokal.
Sementara itu, Nurtjahyadi menyebut Kalimantan Barat telah memiliki desa percontohan antikorupsi, yang diharapkan bisa direplikasi oleh kabupaten lainnya. “Kami berharap tiap kabupaten punya minimal satu desa antikorupsi,” ujarnya.
KPK kini memfokuskan edukasi antikorupsi di empat sektor strategis, yakni pendidikan, kesehatan, pemuda, dan desa. Menurutnya, keempat bidang ini memiliki peran penting dalam mencetak generasi berintegritas.
Ia juga menegaskan bahwa para master PAKSI-API bukan aparat penindakan, melainkan mitra edukatif yang berperan sebagai penyuluh masyarakat untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan transparansi.
KPK juga mendorong agar program PAKSI-API disinergikan dengan kebijakan dan program pemerintah daerah, agar implementasi antikorupsi bisa menjangkau masyarakat hingga tingkat desa.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak menunjukkan komitmen serupa dengan mendorong pencetakan minimal dua penyuluh antikorupsi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dianggap sebagai upaya konkret memperkuat budaya integritas dalam birokrasi.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, integritas merupakan fondasi utama dalam pelayanan publik yang transparan dan adil. Ia menyampaikan hal itu dalam Sosialisasi Penguatan Integritas dan Gratifikasi ASN, Selasa (14/10/2025), di Aula SSA Kantor Wali Kota.
“Integritas bukan hanya slogan, tetapi komitmen yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. ASN harus ikhlas, beretika, dan tidak mencari keuntungan pribadi,” tegas Edi.
Ia juga mengingatkan bahwa meski Pemkot memperoleh predikat WTP dari BPK, bukan berarti bebas dari penyimpangan. “WTP hanya penilaian administratif. Integritas adalah menjalankan hal benar meski tak dilihat,” ujarnya.
Nurtjahyadi kembali menekankan bahwa budaya antikorupsi harus ditanamkan sejak dini dan menyeluruh. Ia menyebut bahwa penyuluhan KPK kini menjangkau seluruh lapisan usia, mulai dari PAUD hingga lansia, bahkan masuk dalam kurikulum kampus.
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang masih rendah menjadi alasan utama perlunya edukasi luas. “Kita masih jauh tertinggal dibanding negara tetangga. Maka penting menjadikan Pontianak sebagai contoh kota antikorupsi,” tambahnya.
Inspektur Kota Pontianak Yaya Maulida menyatakan pihaknya siap mendukung dan terlibat aktif dalam penguatan peran ASN sebagai agen integritas. Ia mengapresiasi kehadiran tim KPK yang memberikan pembinaan langsung kepada jajaran Pemkot Pontianak.
Kegiatan tersebut diikuti oleh pejabat struktural, asisten, staf ahli, dan kepala OPD, meski sebagian ASN berhalangan hadir karena kegiatan diklat. Yaya berharap pembinaan ini juga bisa diperluas ke OPD yang langsung melayani masyarakat.
“OPD yang bersentuhan langsung dengan warga perlu menjadi fokus utama agar budaya integritas tumbuh di lapisan terdepan pemerintahan,” tutupnya.(mse/iza)
Editor : Hanif