PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus didorong lebih fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memperkuat belanja modal dalam APBD. Harapan ini disampaikan oleh Yuliana, anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Gerindra, belum lama ini.
"Peningkatan potensi PAD harus menjadi prioritas utama agar daerah bisa lebih mandiri secara fiskal," ucapnya.
Menurutnya, peningkatan potensi PAD harus menjadi prioritas utama. Caranya, antara lain dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memaksimalkan potensi sektor unggulan daerah seperti perkebunan, pariwisata, dan pertambangan berkelanjutan.
Selain itu, sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah juga perlu diperbaiki agar lebih efektif dan transparan. “Kemandirian fiskal hanya bisa tercapai jika PAD dikelola secara optimal,” katanya kembali.
Di sisi lain, dia juga menekankan pentingnya transparansi dan fokus pada outcome atau hasil nyata dari setiap belanja daerah. Menurutnya, bukan hanya soal angka atau volume fisik, seperti panjang jalan yang dibangun tetapi dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan.
"Misalnya, pembangunan jalan harus diukur dari seberapa besar pengurangan waktu tempuh atau peningkatan nilai ekonomi di daerah terpencil,” jelasnya.
Selain itu, dia juga mengusulkan agar Pemprov Kalbar menyeimbangkan struktur anggaran, khususnya antara belanja operasi dan belanja modal. Mereka mendorong peningkatan alokasi belanja modal secara bertahap untuk memperkuat infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik, dan konektivitas digital.
"Investasi infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan daya tarik investasi. Jika perlu, efisiensi belanja operasi bisa dievaluasi agar anggaran bisa dialihkan ke belanja modal,” tambahnya.
Politisi asal dapil Kubu Raya-Mempawah ini mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi risiko, baik bencana alam seperti kabut asap dan banjir, maupun gejolak ekonomi global. Untuk itu, mereka mendorong Pemprov memperkuat cadangan fiskal dan menyusun skenario kontingensi yang jelas.
"Kita harus siap menghadapi ketidaksiapan. Anggaran daerah harus fleksibel namun tetap terarah pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(den)
Editor : Hanif