PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya membangun birokrasi yang bersih dan berintegritas dengan menanamkan pendidikan antikorupsi di setiap jenjang pelatihan aparatur sipil negara (ASN).
“Setiap pendidikan struktural maupun fungsional selalu kami sisipkan materi antikorupsi. Harapannya, nilai-nilai integritas ini benar-benar melekat pada setiap penyelenggara negara,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, saat menjadi narasumber dalam Dialog Interaktif TVRI Kalbar bertajuk Sinergi Pencegahan Korupsi Melalui Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), Rabu (15/10).
Harisson menekankan, Pemprov Kalbar memberi dukungan penuh terhadap keberadaan Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sebagai mitra strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat pencegahan korupsi di daerah. “PAKSI adalah agen perubahan yang membantu pemerintah daerah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” katanya.
Selain pembinaan SDM, Pemprov Kalbar juga memperkuat sistem pengawasan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) milik KPK RI. Sistem ini kini memiliki 111 indikator dan 16 sasaran pencegahan korupsi tahun 2025, mencakup perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, manajemen SDM, pengawasan internal, hingga pengelolaan dana desa.
“Seluruh sistem pemerintahan kini terintegrasi dan diawasi melalui MCP. Bahkan masyarakat bisa mengakses informasi pengadaan secara terbuka lewat Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” jelas Harisson.
Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Sertidaya KPK RI, Sugiarto, mengapresiasi langkah Pemprov Kalbar dalam memperkuat sinergi antikorupsi. Ia menilai pendekatan kolaboratif menjadi kunci pencegahan yang efektif.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan penyuluh antikorupsi adalah contoh nyata pendekatan pencegahan yang berhasil. PAKSI berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada ASN dan masyarakat,” ujarnya. Menurut Sugiarto, strategi pencegahan korupsi kini tidak lagi bertumpu pada pengawasan semata, tetapi juga pada pembentukan ekosistem integritas melalui pendidikan dan kolaborasi lintas sektor.
“Dengan kolaborasi seperti ini, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi menjadi gerakan bersama seluruh elemen bangsa,” tegasnya. Acara dialog dipandu oleh Nurul Fitriani dan turut menghadirkan Ketua Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi Khatulistiwa Kalbar, Ersa Tri Fitriasari, sebagai narasumber pendamping. (mse)
Editor : Hanif