PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan turun langsung menemui massa aksi para sopir ekspedisi yang menggelar unjuk rasa damai di Bundaran Mayor Alianyang, Kamis (16/10). Aksi itu merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan dan ketidakmerataan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama jenis solar, yang menyebabkan terganggunya rantai logistik dan distribusi barang di wilayah Kalbar.
“Pemerintah Provinsi tentu menyambut baik aspirasi ini. Kami akan segera menginstruksikan Pertamina untuk menertibkan distribusi BBM agar lebih merata,” tegas Krisantus di hadapan para pengemudi.
Ia menuturkan, Pemprov Kalbar akan mengeluarkan instruksi resmi kepada Pertamina dan BPH Migas dalam waktu sepekan ke depan, berisi langkah-langkah penataan distribusi solar di seluruh SPBU. Kebijakan itu meliputi penertiban jalur antrean kendaraan ekspedisi, serta pemberian sanksi tegas bagi SPBU yang melanggar aturan.
“SPBU yang tidak patuh akan kami beri sanksi mulai dari peringatan, pengurangan kuota, hingga pencabutan izin operasional. BBM harus sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan ke kelompok tertentu,” tegasnya.
Krisantus mengakui bahwa persoalan distribusi BBM sudah lama menjadi masalah serius di Kalbar. Karena itu, Pemprov akan menindaklanjuti aspirasi sopir ekspedisi dengan langkah konkret untuk memastikan distribusi BBM berjalan adil dan transparan.
Ia juga menyinggung dugaan praktik mafia BBM yang bermain dalam penyaluran solar bersubsidi. Belakangan, media sosial ramai dengan laporan dugaan kecurangan SPBU hingga memicu insiden di lapangan. “Kami tidak ingin SPBU menjadi sarang mafia solar. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan,” ucapnya.
Terkait aktivitas pelangsir atau pengecer BBM yang sering memicu antrean panjang di SPBU, Krisantus menyebut hal itu tidak dibenarkan secara hukum. Namun, ia juga mengakui ada dinamika sosial-ekonomi di lapangan antara pelangsir dan sopir yang sama-sama berjuang mencari nafkah.
“Secara aturan, pelangsir tidak boleh. Tapi kami juga memahami realitas ekonomi mereka. Namun jangan sampai pelangsir lebih diutamakan dibanding kendaraan ekspedisi yang mengangkut kebutuhan masyarakat,” katanya.
Krisantus, yang juga mantan anggota DPR RI, mengimbau masyarakat dan sopir ekspedisi melaporkan SPBU nakal atau praktik penyelewengan BBM kepada Pertamina maupun aparat penegak hukum. “Laporkan langsung agar bisa segera ditindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (mse)
Editor : Hanif