PONTIANAK POST — Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sueb, ikut menanggapi pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 522 miliar pada tahun 2026, justru tidak bisa dikompensasi oleh dana-dana khusus dari pemerintah pusat seperti dana inpres, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), dana bagi hasil atau dana infrastruktur jalan dan irigasi.
“TKD itu jelas berbeda dengan dana inpres, program Makanan Bergizi Gratis (MBG), atau inpres jalan dan irigasi. Mereka tidak saling menggantikan,” tegas Sueb, yang juga politisi Partai Hanura Kalbar, saat memberikan tanggapan anggota DPR RI dapil Kalbar, terkait rencana pemangkasan TKD.
Menurutnya, anggaran inpres memang bukan hal baru dan sudah berjalan selama dua hingga tiga tahun terakhir. Selama ini juga tidak pernah mengganggu alokasi TKD. Sebab, TKD merupakan dana yang langsung masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan sesuai kebutuhan daerah, baik itu DAU (Dana Alokasi Umum) maupun DAK (Dana Alokasi Khusus).
“Pemda tahu persis di mana dana TKD itu harus ditempatkan. Ada DAU yang diarahkan, ada yang tidak. Itu yang jadi tulang punggung perencanaan daerah,” jelas Sueb.
Sueb menyoroti bahwa program-program pusat seperti inpres jalan atau irigasi ditentukan berdasarkan prioritas nasional, bukan kebutuhan lokal. “Itu bukan permintaan kami di daerah. Itu keputusan pusat. Sementara yang kami butuhkan adalah dana yang bisa menopang rencana pembangunan yang sudah kami susun sendiri di daerah,” ujarnya.
Ia pun berharap para wakil rakyat di senayan khususnya dari dapil Kalimantan Barat tidak hanya mendukung program pusat, tetapi juga perjuangkan kebutuhan prioritas daerah. “Jangan sampai perjuangan di pusat justru tidak menyentuh persoalan riil di Kalbar,” kata Sueb.
Untuk itu, Sueb mengusulkan agar anggota DPR RI dari Kalbar secara rutin berkoordinasi dengan pemerintah daerah minimal setiap tiga hingga empat bulan sekali melalui forum public hearing atau pertemuan koordinasi. Tujuannya, agar program yang diperjuangkan di tingkat nasional benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kalbar.
“Ini rumah kita bersama. Perjuangan harus kolektif, bukan sendiri-sendiri. Kami hanya berharap jangan sampai daerah hanya jadi penerima kebijakan, bukan mitra dalam perencanaan,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair