PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, mengungkap sejumlah aspirasi penting dari warga Kota Pontianak selama kegiatan reses yang digelar di beberapa kecamatan seperti Pontianak Timur, Utara, Selatan, Tenggara dan Barat. Dalam wawancara kepada Pontianak Post, Heri menyampaikan bahwa warga masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari infrastruktur jalan dan drainase hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan.
Heri menjelaskan, sebagian besar jalan lingkungan di Kota Pontianak sebenarnya sudah terbangun. Namun, karena usia pemakaian selama 2–3 tahun terakhir, banyak di antaranya mulai mengalami perubahan dan kerusakan. “Jalan-jalan itu butuh pemeliharaan rutin agar tetap layak digunakan,” ujarnya.
Selain jalan, masalah drainase juga menjadi keluhan utama warga. Menurut Heri, penanganan drainase tidak bisa dilakukan secara parsial atau per titik. Ia menekankan pentingnya normalisasi parit-parit di Kota Pontianak sebagai solusi jangka panjang. “Kalau drainase sekunder mau berfungsi baik, parit-parit utamanya harus dinormalisasi dulu,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan penanganan infrastruktur dibagi berdasarkan aturan pemerintah pusat. Beberapa proyek, seperti turap atau saluran drainase batu kali, bisa menjadi kewenangan provinsi, sementara yang lain berada di bawah kota. “Karena itu, koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi sangat penting,” tambahnya.
Heri menegaskan bahwa yang sering disebut banjir oleh warga sebenarnya lebih tepat disebut genangan air. Penyebab utamanya adalah sistem drainase yang belum optimal. “Ini bukan banjir dari luar, tapi air hujan yang tidak bisa mengalir dengan lancar karena saluran tersumbat atau tidak memadai,” jelasnya.
Di sektor pendidikan, warga juga banyak menanyakan soal program Sekolah Rakyat, yang digagas dalam visi Asta Cita Presiden. Heri menjelaskan bahwa program ini ditujukan khusus untuk masyarakat dengan tingkat kemiskinan ekstrem, bukan hanya mereka yang merasa terbatas secara umum.
“Kuota terbatas, sementara jumlah calon siswa sangat besar. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya,” ujarnya.
Selain itu, mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi juga masih menjadi kendala bagi sebagian orang tua. Persoalan lainnya, masalah kesehatan juga mendominasi aspirasi warga. Heri menyebut bahwa daya tampung rumah sakit di Pontianak khususnya RSUD Soedarso sudah kewalahan. Padahal, rumah sakit ini tidak hanya melayani warga Kota Pontianak, tetapi juga 14 kabupaten/kota di Kalbar, bahkan pasien dari luar provinsi.
“Rumah Sakit Soedarso sudah jadi rujukan regional, tapi kapasitasnya terbatas. Belum lagi, hanya sedikit rumah sakit swasta yang menerima BPJS,” ungkapnya.
Warga juga masih bingung membedakan antara program BPJS dan program kesehatan gratis yang baru dicanangkan pemerintah pusat. “Masyarakat butuh penjelasan: apa bedanya? Apakah program baru ini menggantikan BPJS atau justru melengkapinya?” tanyanya.
Heri menyarankan agar pemerintah segera melakukan sosialisasi yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
Tak hanya jalan lingkungan, sejumlah ruas jalan nasional di Pontianak seperti Jalan Gusti Situt Mahmud menuju Jalan Imam Bonjol. Adisucipto yang menghubungkan ke Bandara Supadio juga disebut masih perlu perbaikan. “Infrastruktur besar ini penting karena menjadi akses utama warga dan pengunjung,” katanya.
Heri berharap semua aspirasi ini bisa ditindaklanjuti melalui koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. “Kami di DPRD akan terus mendorong agar kebutuhan dasar warga yakni jalan, drainase, pendidikan, dan kesehatan bisa dipenuhi secara adil dan merata,” tutupnya. (den)
Editor : Miftahul Khair