PONTIANAK POST - Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan masih terdapat pekerjaan rumah yang memang harus ditangani dengan serius di Kota Pontianak. Mulai dari persoalan tata kelola air, hingga kawasan permukiman rentan banjir.
“Di usia Pontianak ke-254 ini, masih terdapat PR pemkot dalam banyak hal. Untuk pelayanan dasar, saya masih fokus terhadap penanganan sistem tata kelola air di Pontianak. Sebab kota ini rentan genangan. Tugas ini bukan hanya Pemkot saja, harus bersinergi mulai dari pemerintah pusat, provinsi, daerah hingga masyarakat,” ujar Edi kepada Pontianak Post, Senin (20/10).
Kolaborasi mesti dilakukan sebab dalam penanganan tata kelola air ini juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Seperti tanggung jawab penanganan sungai ada di pemerintah pusat, kemudian parit primer ada di pemerintah provinsi barulah parit-parit kecil ada di Pemkot Pontianak. Dari penanganan tanggung jawab itu menurut Edi mesti disinergikan.
Selain tata kelola penanganan air di kawasan rendah, perhatian Edi juga fokus pada tata kelola sampah. Menurutnya masyarakat masih belum terlalu peduli dengan persoalan sampah perkotaan. Itu dibuktikan masih dengan cukup banyak temuan sampah yang dibuang di parit dan sungai.
Dalam upayanya, sebetulnya melalui dinas terkait Pemkot Pontianak sudah melakukan banyak edukasi termasuk tentang larangan membuang sampah di sungai.
Kemudian di tahun depan Pemkot Pontianak juga mulai membangun pengelolaan sampah terpadu. Kemudian bank sampah akan dibangun bertahap. “Kita terus mencari inovasi untuk persoalan tata kelola sampah ini. Masyarakat saya minta juga jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai dan parit,” ujarnya.
Tantangan lainnya, persoalan dukungan masyarakat dengan segala macam program pemerintah. Seperti pengembangan jalan baru dan pelebaran jalan diharap dapat berjalan tanpa hambatan. Namun ketika pelaksanaan di lapangan, semuanya tidak mudah.
Terlebih dengan persoalan pembebasan lahan. Teman-teman begitu banyak mendapatkan kenyataan seperti ini. Dia pun minta masyarakat dapat mendukung program pemerintah, sebab apa yang dilakukan kesemuanya untuk kenyamanan masyarakat. “Banyak kita berhadapan dengan pembebasan lahan. Seperti SPAL-D, di Martapura saat ini juga tengah dalam pembebasan lahan. Untuk pelebaran jalan itu juga mengalami hal sama,” tuturnya.
Lalu kata Edi kegiatan umum juga menjadi perhatian. Dimintanya kegiatan dengan melibatkan masyarakat banyak dapat tertib dan berjalan dengan aman. Sebab ketika kegiatan umum dilaksanakan akan terjadi mobilitas tinggi dari masyarakat. “Inikan harus tertib, fasilitas umum mesti dijaga rapi. Jangan sampai fasilitas yang sudah dibangun justru hilang dan dirusak,” pintanya.
Sementara itu Ketua DPRD Pontianak Satarudin memandang, persoalan dasar masih menjadi PR untuk terus dikebut target-target pembangunannya. Mulai dari pembangunan SDM dan infrastruktur. Menurutnya, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan.
Dia melanjutkan, di tengah pemangkasan transfer ke daerah dari pusat, akan membuat program-program yang bakal disusun di tahun depan juga akan berimbas. Di sini, Pemerintah Kota Pontianak harus mampu mencermati kebijakan dari pusat, dengan memprioritaskan program dasar agar tetap berjalan ditengah keterbatasan anggaran.
HUT Kota Pontianak bisa menjadi momentum, dalam merencanakan program apa saja yang harus dilakukan di tahun depan, meski dalam keterbatasan anggaran. Menurutnya, keterbatasan bukan menjadi aral rintangan, melainkan tantangan ini harus dijawab pemerintah dengan berupaya memperkokoh keotonomian daerah dari segala sektor. Seperti kota besar, yang mandiri dari sisi keuangan daerahnya. Pontianak ke depan juga harus menuju ke sana. Dengan perekonomian daerah yang mandiri, dirasanya untuk menjalankan segala program akan bisa dilakukan.
Diketahui, persoalan di Kota Pontianak setiap tahun makin pelik. Kondisi wilayah yang rawan genangan, menjadi perhatiannya. Tak sedikit keluhan masyarakat ketika rumahnya banjir sampai ke Satarudin. Konektivitas parit yang sudah dilakukan Pemkot Pontianak juga harus disinergikan dengan edukasi masyarakat agar mau menjaga lingkungannya masing-masing. Seperti tidak membuang sampah di parit. “Sebab dari data dinas terkait, temuan sampah masyarakat yang dibuang ke parit ini masih cukup tinggi. Sampah di parit menjadi salah satu penyebab mampetnya saluran,” ujarnya.
Kemudian persoalan kemacetan di jalan-jalan kota tak bisa dihindari. Tata kelola lalu lintas menjadi tugas bersama. Tak bisa hanya dilimpahkan ke Dishub dan Polantas saja. Grand desain tata kelola lalu lintas sudah mesti dibuat hingga 10 tahun ke depan. Dengan keterbatasan lahan, namun kian tahun jumlah penduduk terus bertambah, sebetulnya juga menggambarkan jika Pontianak ini menjadi kota yang aktif dari segala sektor. Termasuk perekonomiannya.
Jika semua bisa dikolaborasikan, Satar optimis, dari segala persoalan dan tantangannya, Pontianak mampu berdiri sebagai kota yang tangguh. Dalam artian, tangguh dari segala sektor. Mulai dari perekonomian, peningkatan SDM dari sisi pendidikan, kesehatan, hingga pemenuhan tenaga kerja. “Banyak PR di Kota Pontianak. Tentunya ini harus dilakukan dengan penuh semangat kebersamaan. Ekonomi kerakyatan harus kita tumbuhkan mulai dari sekarang. Oleh sebab itu inovasi harus terus dilakukan,” tandasnya.(iza)
Editor : Hanif