PONTIANAK POST - Program pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah layak huni yang diluncurkan serentak di seluruh provinsi pada 21 Oktober 2025 dinilai belum menyentuh kebutuhan riil calon pembeli rumah.
Menurut Tukirin Suryo Adinagoro, pengembang perumahan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Perumahan Indonesia (APPERINDO), kebijakan tersebut belum memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat. “Peluncuran program memang sudah dilakukan, tapi tidak ada perubahan nyata. Persyaratan dan besaran angsuran tetap sama seperti sebelumnya,” ucapnya, Kamis(23/10).
Ia menekankan, yang paling dibutuhkan MBR saat ini bukan sekadar rumah murah, melainkan angsuran yang benar-benar terjangkau sekitar Rp600 ribu hingga Rp800 ribu per bulan. Angka ini dianggap realistis mengingat kondisi ekonomi mayoritas calon pembeli rumah subsidi.
"Dengan harga rumah MBR saat ini, pemerintah seharusnya berani menekan angsuran lebih rendah lagi, misalnya dengan memperpanjang tenor KPR hingga 30 tahun atau bahkan lebih,” usulnya.
Tukirin mengakui, pemerintah memang telah memberikan kemudahan besar bagi para pengembang, kontraktor, dan toko bangunan melalui fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR). Mereka bisa mengakses modal dengan bunga yang disubsidi, persyaratan ringan, dan tenor Panjang antara 4 hingga 7 tahun.
Namun, ia mengingatkan, ada pertanyaan mendasar yang belum terjawab. Siapa yang akan membeli rumah-rumah itu? "Kalau angsuran KPR-nya masih sekitar Rp1,2 juta per bulan, itu terlalu berat bagi kebanyakan MBR yang belum punya rumah,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan ini, Tukirin mengajak seluruh anggota APPERINDO di seluruh Indonesia mengambil peran aktif. Ia menyarankan pengembang memanfaatkan KUR, tetapi membangun rumah dengan konsep ‘Rumah Tumbuh, yakni rumah dasar yang bisa dikembangkan bertahap sesuai kemampuan pemilik.
Dengan konsep ini, harga awal rumah bisa ditekan, sehingga angsuran KPR bisa dikisaran Rp600–800 ribu per bulan. Menurutnya, pendekatan ini akan membuka peluang lebih luas bagi MBR untuk memiliki rumah, sekaligus mengurangi risiko kredit macet bagi bank. "Kita harus menciptakan solusi segitiga lancar: program pemerintah berjalan, bank merasa aman, dan masyarakat senang,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa APPERINDO siap menjadi jembatan di tengah-tengah tiga pihak tersebut yakni pemerintah, perbankan, dan masyarakat. Tujuannya agar program perumahan benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. "Jangan sampai KUR untuk pengembang lancar, tapi rumahnya nganggur karena tak terbeli masyarakat. Kita harus pastikan semua pihak merasa tenang, nyaman dan senang,” pungkas Tukirin. (den)
Editor : Miftahul Khair