PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Prabasa Anantatur menutup kegiatan reses selama Oktober 2025 dengan membawa segudang aspirasi masyarakat dari Kabupaten Sambas. Dalam reses yang berlangsung dari 13 hingga 21 Oktober 2025 itu, legislator asal Dapil Sambas ini menyambangi 12 titik pertemuan untuk mendengar langsung suara rakyat di pelosok.
“Mayoritas aspirasi masyarakat masih seputar infrastruktur jalan, pendidikan, dan rumah ibadah. Warga berharap agar pembangunan tidak hanya berpusat di kota Pontianak, tapi juga merata sampai ke desa-desa,” ujar Prabasa usai kegiatan resesnya.
Keluhan soal kondisi jalan menjadi tema besar yang berulang di hampir setiap titik reses. Banyak warga mengeluhkan jalan lingkungan dan akses antar desa yang rusak akibat dilalui kendaraan berat serta kurangnya perawatan.
“Setiap titik rata-rata mengusulkan perbaikan jalan lingkungan. Mereka bilang, jangan hanya bangun di kota. Pontianak sudah bagus, tapi jalan-jalan di desa masih banyak yang rusak,” kata Prabasa menirukan aspirasi warga.
Selain jalan lingkungan, warga juga menyoroti jalan usaha tani, yang menjadi urat nadi kegiatan ekonomi masyarakat agraris Sambas. Menurut Prabasa, jalan tani yang baik akan mempercepat mobilitas hasil panen dan menurunkan biaya logistik petani. "Sambas ini kan salah satu basis pertanian di Kalbar. Kalau jalan usaha tani diperbaiki, hasil panen bisa cepat keluar dan nilai ekonomi petani meningkat,” jelasnya.
Masalah lain yang mencuat dalam reses tersebut adalah akses ke sekolah menengah atas, yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Salah satu contoh yang disampaikan masyarakat adalah SMA Negeri 1 Tangaran, yang berdiri sejak kecamatan Tangaran memisahkan diri dari Tebas.
“Sekolahnya sudah ada dan warga bersyukur. Tapi akses jalannya menuju sekolah rusak, hanya dua lokal, dan infrastrukturnya belum memadai. Ini perlu perhatian agar anak-anak bisa belajar dengan layak,” tutur Prabasa.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi dalam menata infrastruktur pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah di wilayah pedesaan.
Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Sambas juga banyak mengusulkan bantuan renovasi rumah ibadah. Bangunan masjid dan surau di beberapa titik disebut sudah berusia tua dan memerlukan perbaikan. “Mereka tidak minta mewah, hanya ingin rumah ibadahnya layak. Karena banyak yang sudah sederhana sekali, bahkan butuh peningkatan fasilitas,” kata politisi senior Golkar Kalbar ini.
Menurutnya, perhatian terhadap rumah ibadah juga bagian dari pembangunan sosial dan spiritual masyarakat di daerah. Menariknya, di sela-sela dialog dengan warga, muncul pula pembahasan tentang wacana pemekaran wilayah dan pembentukan Provinsi Sambas Raya. Warga menyuarakan harapan agar Sambas bisa lebih maju dengan adanya otonomi baru yang lebih dekat dengan rakyat.
"Beberapa masyarakat menyinggung soal pemekaran wilayah, seperti Kabupaten Sambas Utara dan Sambas Pesisir. Bahkan ada yang berharap bisa membentuk Provinsi Sambas Raya, dengan Singkawang sebagai ibu kotanya,” ungkap Prabasa.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa proses pemekaran daerah tidak bisa instan. “Wacana boleh saja, tapi prosesnya panjang dan harus dimulai dari bawah. Semua harus melalui kajian, kesiapan administratif, dan persetujuan pemerintah pusat,” ujarnya
Dari hasil resesnya, Prabasa menyimpulkan bahwa semangat masyarakat Sambas adalah ingin maju bersama tanpa tertinggal. Mereka berharap pemerintah provinsi benar-benar hadir dalam pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik. “Intinya, masyarakat ingin merasakan keadilan pembangunan. Jangan hanya di kota, tapi juga di desa-desa. Mereka ingin jalan bagus, sekolah layak, dan kehidupan sosial yang sejahtera,” kata Prabasa.
Ia berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi tersebut ke DPRD Kalbar, agar bisa menjadi bahan pembahasan dalam program pembangunan tahun berikutnya. (den)
Editor : Miftahul Khair