PONTIANAK POST — Harga kratom asal Kalimantan Barat terus mengalami penurunan, kendati komoditas ini kerap disebut daun surga. Padahal harganya Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Rahmat Mulyono, memaparkan potensi besar komoditas ini di hadapan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa, belum lama ini.
Ia menyebutkan bahwa kratom berpeluang menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila mendapatkan dukungan kebijakan dan penguatan hilirisasi yang memadai. Harga ekstrak kratom sendiri sekira dua ribu kali lipat lebih mahal dibanding harga daun rajangan di tingkat petani Kalimantan Barat.
"Di pasar internasional, bubuk ekstrak kratom bernilai tinggi, mencapai 6.000 dolar AS per kilogram. Namun, Kalimantan Barat, sebagai eksportir kratom terbesar kedua di Indonesia, masih mengekspor rajangan kratom mentah berukuran di bawah 600 mikron dengan harga hanya 3–4 dolar AS saja per kilogram," ujarnya dalam forum Townhall Meeting Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sabtu (25/10) dikutip dari akun Instagram DJPP Kalbar.
Menurutnya, kesenjangan harga yang begitu jauh ini mencerminkan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan dan industrialisasi produk dalam negeri. Hilirisasi kratom diyakini tidak hanya mampu memperkuat posisi Indonesia di pasar global, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi Pemda setempat hingga masyarakat perdesaan di Kapuas Hulu dan sekitarnya.
Sementara itu, terpisah, Sekretaris Jenderal Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo), Andri Satria Putra, menjelaskan bahwa pola harga kratom sebenarnya mudah ditebak. Pada bulan pertama, harga melonjak tinggi karena permintaan besar datang secara cepat. Namun, dalam tiga bulan berikutnya harga kembali turun karena pasar luar negeri menunggu pasokan yang masih melimpah. “Jadi, sebenarnya bukan kualitas yang jadi penentu harga, tapi lebih pada mekanisme permintaan dan ketersediaan barang,” kata Andri.
Ia menambahkan, hingga kini Indonesia masih berperan sebagai pemasok bahan mentah. Daun kratom dari petani lokal dikirim ke India, Thailand, dan Sri Lanka untuk diproses, sebelum akhirnya masuk ke pasar besar Amerika Serikat dan Eropa. Padahal, menurut Andri, aturan dari Kementerian Perdagangan seharusnya dapat membuat Indonesia menentukan nilai jual sendiri. “Sayangnya, harga di tingkat petani masih rendah, dan Indonesia belum bisa menentukan harga di pasar dunia,” tegasnya.
Selain persoalan harga, ekspor kratom juga kerap terkendala regulasi di negara tujuan. Pemerintah memang telah menyiapkan strategi diplomasi dagang, namun saat ini fokus utama masih pada pembenahan aturan dalam negeri sebelum membentuk kerja sama antarnegara.
Andri memperkirakan pada awal 2026, Kementerian Perdagangan sudah memiliki data yang cukup untuk memperkuat arah kebijakan kratom nasional. “Saat ini pelaku usaha masih rentan dirugikan karena aturan belum matang,” ujarnya.
Ketimpangan keuntungan dalam rantai pasok juga menjadi perhatian. Menurut Andri, petani kratom justru lebih diuntungkan karena bisa langsung menjual hasil panen, sementara pengepul dan eksportir menanggung biaya tambahan serta risiko regulasi.
Meski begitu, ia menilai pasar domestik memiliki potensi besar. Jika suatu saat ekspor dibatasi atau dilarang, Indonesia tidak boleh sepenuhnya bergantung pada pasar luar negeri. Salah satu kunci penting adalah rencana riset dari BRIN agar aturan domestik lebih jelas sekaligus mendorong penyerapan kratom di dalam negeri. “Tanpa strategi memperkuat posisi Indonesia, kratom kita akan tetap bergantung pada harga yang ditentukan negara lain,” tutup Andri. (ars)
Editor : Hanif