PONTIANAK POST - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Yuliana, menegaskan pihaknya mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar dapat memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025. Hal itu disampaikan usai rapat kerja bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Senin (3/11).
Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa serapan anggaran hingga 31 Oktober 2025 telah mencapai 56,91 persen, dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 persen pada awal November.
“Kita berharap agar sampai akhir tahun nanti, serapan anggaran, baik dari anggaran murni maupun perubahan 2025, bisa mencapai antara 95 sampai 100 persen” ujar Yuliana.
Selain membahas progres serapan anggaran, Komisi V juga menyoroti rencana efisiensi anggaran tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 8 persen atau sekitar Rp140 miliar.
Menurut Yuliana, efisiensi tersebut akan berdampak cukup besar terhadap sejumlah program Dinas Pendidikan, termasuk program beasiswa bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.
“Kita mendapat informasi bahwa efisiensi terbesar kemungkinan diambil dari anggaran beasiswa. Karena totalnya memang besar. Saat ini bantuan beasiswa per anak sebesar Rp100 ribu per siswa,” jelasnya.
Yuliana menegaskan, pihaknya berharap pemotongan beasiswa tidak terlalu besar agar tidak mengganggu semangat belajar para siswa.
“Kalau bisa jangan sampai dipotong sampai 50 persen. Mungkin efisiensi 25 persen masih bisa diterima, mengingat kondisi fiskal daerah yang memang sedang dilakukan penyesuaian di seluruh provinsi,” katanya.
Selain itu, Komisi V juga menyoroti pelaksanaan kegiatan fisik yang hingga awal November belum berjalan maksimal. Pihak dinas menyampaikan bahwa kegiatan pembangunan fisik baru akan dimulai sekitar 15 November 2025, setelah seluruh dokumen dan persetujuan ditandatangani oleh Sekda dan Gubernur Kalbar.
"Untuk tahun ini, kegiatan fisik lebih banyak berupa pembangunan pagar sekolah, perbaikan taman, dan penataan halaman. Jadi bukan proyek berat,” ujar Yuliana.
Politisi Gerindra Kalbar ini juga menambahkan bahwa untuk tahun 2026, tidak ada pembangunan sekolah baru, melainkan rehabilitasi bangunan lama, terutama bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat. “Ada sekitar 26 sekolah yang akan direhabilitasi, sebagian besar SMA dan SMK. Banyak yang bangunannya sudah miring atau atapnya bocor. Untuk sekolah swasta, tahun ini hanya tiga yang mendapat program rehab,” jelasnya.
Yuliana berharap, dengan koordinasi yang baik antara DPRD dan Dinas Pendidikan, seluruh kegiatan pendidikan di Kalbar dapat berjalan lancar, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program pembangunan serta bantuan pendidikan yang digulirkan pemerintah daerah. (den)
Editor : Miftahul Khair