PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan kesiapan penuh dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Pernyataan itu disampaikan Harisson saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/11).
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan seluruh kepala daerah agar mewaspadai potensi lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru, terutama pada sektor pangan dan transportasi.“Momentum Desember selalu diiringi kenaikan harga. Pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan tarif, jangan sampai ada kenaikan harga transportasi umum maupun air minum,” tegas Tito.
Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional hingga minggu kelima Oktober 2025 tercatat 2,86 persen (year-on-year), dengan inflasi bulanan sebesar 0,28 persen dari September ke Oktober. Meski tergolong terkendali, Mendagri mengingatkan agar daerah tetap waspada terhadap meningkatnya konsumsi masyarakat di akhir tahun.
Sejumlah komoditas penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, cabai merah, beras, ikan segar, daging ayam ras, dan tarif air. Sementara itu, beberapa provinsi di Sumatera dan Sulawesi tercatat memiliki tingkat inflasi tertinggi secara regional.
Tito juga menyoroti kenaikan harga emas dunia hingga 40 persen sebagai salah satu faktor utama inflasi nasional, dipicu penguatan dolar AS dan meningkatnya permintaan global akibat konflik geopolitik. “Faktor eksternal seperti kenaikan harga emas di pasar internasional turut memengaruhi kondisi dalam negeri. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya. Selain faktor global, inflasi juga terdorong oleh gangguan logistik akibat cuaca ekstrem, keterlambatan impor, serta naiknya harga BBM dan pupuk bersubsidi.
Menanggapi hal tersebut, Sekda Harisson menegaskan bahwa Pemprov Kalbar akan memperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap aman dan harga terkendali. “Kami terus mengikuti perkembangan inflasi dan berkoordinasi dengan daerah. Pemerintah Provinsi siap mengambil langkah cepat agar kestabilan harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga memastikan Kalbar akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk tidak menaikkan tarif transportasi umum dan air minum, sebagai langkah konkret meringankan beban masyarakat menjelang akhir tahun. “Fokus kami menjaga stabilitas harga, memastikan pasokan cukup, dan melindungi masyarakat dari kenaikan harga yang tidak perlu,” tutup Harisson. (mse)
Editor : Hanif