PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin serius memperkuat tata kelola zakat daerah. Hal itu ditegaskan Gubernur Kalbar, Ria Norsan, saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur, Selasa (4/11).
Dalam sambutannya, Ria Norsan menegaskan komitmen pemerintah untuk bersinergi dengan Baznas dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Rapat koordinasi ini langkah penting memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Baznas, agar zakat benar-benar memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Kalbar telah menerapkan sistem pemotongan zakat ASN berbasis payroll bagi pegawai negeri Muslim. Melalui sistem ini, gaji ASN otomatis dipotong 2,5 persen setiap bulan untuk disalurkan ke Baznas. “Program ini sudah berjalan di Kabupaten Mempawah dengan hasil baik. Ke depan, seluruh ASN di lingkungan Pemprov dan OPD juga akan diterapkan hal yang sama,” tegas Norsan.
Ia pun meminta para kepala perangkat daerah memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal. Bahkan, Ria Norsan mendorong kepala daerah non-Muslim turut mendukung ASN Muslim agar menunaikan kewajiban zakatnya. “Seorang kepala daerah, walau non-Muslim, tetap berkewajiban mendukung ASN Muslim menunaikan zakat. Ini bagian dari upaya bersama mengurangi kesenjangan sosial,” tambahnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya inovasi digital dalam pengelolaan zakat agar masyarakat lebih mudah berzakat. “Sekarang semua orang sudah pakai handphone. Maka sistem zakat digital harus dikembangkan supaya lebih praktis dan transparan,” katanya.
Selain itu, Ria Norsan mencontohkan pengelolaan zakat di Kuching, Malaysia, yang dinilai berhasil karena dikelola secara produktif. Lembaga zakat di sana bahkan memiliki aset komersial seperti pusat perbelanjaan, dan hasilnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin, melunasi utang, hingga membiayai pengobatan warga. “Baznas Kalbar perlu meniru sistem seperti itu agar zakat tidak sekadar disalurkan, tapi juga dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau perlu, lakukan studi banding ke Kuching,” sarannya.
Pada kesempatan itu, Baznas Kalimantan Barat memberikan penghargaan kepada Gubernur Ria Norsan atas komitmen dan peran aktifnya dalam pelaksanaan Sistem Payroll Zakat ASN. Langkah ini menjadi bukti sinergi nyata antara Pemerintah Provinsi Kalbar dan Baznas dalam memperkuat Gerakan Zakat Nasional menuju Kalbar yang lebih sejahtera dan berkeadilan. (mse)
Editor : Hanif