PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya pendataan yang akurat dan pengembangan variasi menu dalam pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh kabupaten dan kota. Hal itu disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi (monev) ketersediaan serta harga bahan baku yang digelar secara virtual dari Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (4/11).
Dalam arahannya, Harisson meminta setiap daerah untuk memastikan pasokan bahan baku aman dan menu yang disajikan tidak monoton. “Saya minta agar setiap daerah mendata pemasok bahan baku dengan baik dan mengembangkan variasi menu, misalnya menu ikan. Selain itu, kita perlu mendengar langsung kendala yang dihadapi SPPG di lapangan,” ujarnya.
Ia mengakui adanya sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait ketersediaan bahan pangan bergizi bagi anak-anak penerima program. “Kami telah menerima laporan tentang kesulitan penyediaan bahan pangan bergizi. Karena itu, kami ingin memperoleh gambaran yang akurat tentang kondisi pasokan pangan di daerah. Setelah datanya terkumpul, pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk memperkuat ketahanan pangan generasi muda,” tegas Harisson.
Ia menambahkan, seluruh laporan dari kabupaten dan kota akan dibahas dalam rapat lanjutan bersama Satgas Pangan Kalbar. “Kami ingin mengetahui akar masalah sebenarnya di lapangan, baik terkait stok maupun tenaga dapur MBG. Semua keluhan dari SPPG akan segera ditindaklanjuti,” katanya.
Dari laporan lapangan, sejumlah SPPG mengungkapkan kendala pasokan bahan baku. Perwakilan SPPG Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, menyebut kelangkaan sayur dan buah menyebabkan kenaikan harga cukup signifikan. “Untuk suplai beras, kami masih menggunakan beras premium dari Jawa dengan harga jual Rp17.000 per kilogram. Pasokan lokal sangat terbatas,” ujarnya.
Sementara perwakilan SPPG Kendawangan, Kabupaten Ketapang, melaporkan stok ayam, sapi, dan wortel lokal habis sehingga mereka terpaksa mendatangkan bahan dari Kalimantan Tengah. “Kami berharap beras dari Bulog benar-benar berkualitas premium. Kami siap mengambil langsung asalkan tanpa biaya tambahan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bulog Kalbar menyatakan bahwa pasokan pangan nasional saat ini memang mengalami penurunan, termasuk di Kalbar. Namun Bulog telah menyiapkan skema kerja sama dengan daerah untuk menjaga ketersediaan beras premium. “Bulog menjamin kepastian pasokan dan stabilisasi harga melalui skema keagenan yang saling menguntungkan,” jelasnya.
Ia menambahkan, tingginya biaya transportasi menjadi salah satu penyebab sulitnya memenuhi permintaan agar harga jual beras premium di bawah Rp12.000 per kilogram. “Harga eceran tertinggi kami tetapkan Rp15.400, dan sulit menurunkannya lebih rendah karena biaya logistik yang tinggi,” tutupnya. (mse)
Editor : Hanif