PONTIANAK POST - Warga di beberapa desa di kawasan perkebunan sawit Kalimantan Barat kembali mengeluhkan banjir yang terjadi setiap kali hujan deras atau air pasang. Masalah ini disoroti dalam reses anggota DPRD Kalbar, Yuliana, yang turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan masyarakat. Mereka menilai sistem drainase dan saluran air yang ada belum memadai, sehingga menyebabkan genangan yang merusak lingkungan dan merugikan warga.
Yuliana, anggota DPRD Kalbar dari daerah pemilihan (dapil) Mempawah-Kubu Raya, mengatakan bahwa masyarakat berharap ada koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan perusahaan sawit untuk mengatasi masalah ini. "Masyarakat meminta pemerintah dan perusahaan sawit untuk mencari solusi nyata. Daya serap lahan sawit yang rendah membuat air tidak terserap tanaman, sehingga mengalir ke permukiman warga," kata Yuliana.
Penyebab utama banjir di kawasan tersebut, menurut Yuliana, adalah saluran pembuangan air yang kecil dan terbatas. Hal ini menyebabkan saluran air tidak mampu menampung debit air yang meningkat saat musim hujan atau saat air pasang datang. "Warga meminta agar perusahaan membuat saluran air yang lebih besar dan menyebar ke beberapa jalur, bukan hanya satu. Kalau tidak, setiap kali hujan deras atau pasang air, mereka pasti kebanjiran," jelas politisi dari Partai Gerindra itu.
Selain itu, warga juga mengusulkan agar perusahaan sawit membangun tanggul di titik-titik rawan banjir. Tanggul ini diharapkan dapat menahan luapan air agar tidak langsung mengalir ke permukiman atau lahan pertanian warga. "Kalau air sudah cukup tinggi, sebaiknya ada tanggul sementara yang bisa menahan air agar tidak meluap ke rumah-rumah warga," tambah Yuliana.
Warga Minta Tanggung Jawab Perusahaan
Keluhan terkait banjir akibat saluran air yang buruk ini sudah sering disampaikan oleh warga di beberapa wilayah, terutama di kawasan Kubu Padi dan sekitarnya. Di daerah tersebut, saluran air yang dangkal dan tidak merata menyebabkan aliran air tersumbat, mengakibatkan genangan yang bisa bertahan berhari-hari. Masyarakat berharap perusahaan sawit yang beroperasi di daerah mereka tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan kesejahteraan sosial di sekitar lokasi perkebunan. "Perusahaan harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang nyata, terutama dalam penanganan banjir ini," tegasnya.
Sebagai langkah lanjut, Yuliana menyatakan bahwa DPRD Kalbar akan menyampaikan hasil reses ini kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk mencari solusi konkret. Salah satunya adalah memanggil pihak perusahaan sawit untuk duduk bersama dan merumuskan langkah-langkah yang dapat mengatasi masalah banjir ini.
"Warga tidak menolak keberadaan perusahaan. Mereka hanya ingin perusahaan lebih memperhatikan dampak lingkungan yang mereka rasakan, terutama terkait banjir yang sering terjadi," tutup Yuliana.(den)
Editor : Hanif