PONTIANAK POST - Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa meski realisasi pendapatan asli daerah telah mencapai 82,78 persen dan dinilai cukup baik, sektor belanja yang baru terealisasi 55,44 persen masih perlu diakselerasi agar pelaksanaan program pembangunan berjalan lebih optimal.
“Kami mengapresiasi jajaran yang telah bekerja keras sehingga realisasi pendapatan kita sudah mencapai 82 persen. Namun sektor belanja yang masih di angka 55 persen lebih menjadi perhatian kami. Saya optimis pada akhir tahun realisasi belanja dapat mencapai 90 persen lebih, bahkan 100 persen,” kata Ria Norsan.
Hal itu diungkapkan usai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus secara daring dari Ruang Data Analytic Room, Kamis (6/11).
Rakor ini digelar untuk mengevaluasi sekaligus mendorong percepatan realisasi APBD di seluruh wilayah Indonesia. Dalam paparannya, Kemendagri turut menyoroti perbandingan capaian realisasi pendapatan antar provinsi di berbagai wilayah, serta mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah strategis dalam percepatan pelaksanaan anggaran.
Wamendagri menegaskan bahwa APBD merupakan salah satu motor penggerak utama perekonomian daerah maupun nasional, sehingga pemerintah daerah diminta tidak menunda realisasi anggaran.
“Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah-langkah konkret untuk percepatan realisasi APBD. Hal ini penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Akhmad Wiyagus.
Ia menambahkan bahwa percepatan belanja daerah akan mempercepat peredaran uang di masyarakat sehingga mendorong daya beli dan aktivitas ekonomi.
“Sekali lagi saya minta kepada seluruh daerah agar segera melaksanakan realisasi pendapatan dan belanja, karena ini menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mengelola anggaran yang berdampak langsung pada pembangunan,” ujarnya. (mse)
Editor : Hanif