PONTIANAK POST — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kemenkum Kalbar) hadir dalam Simulasi Asesmen Lapangan (AL) Akreditasi Program Studi Magister Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB), Sabtu (8/11), di Ruang Rapat Yayasan UPB. Kegiatan ini diikuti jajaran pimpinan universitas, alumni, mitra strategis, dan perwakilan instansi pemerintah.
Kanwil diwakili Farida Wahid, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, dan Devy Wijayanti, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual, untuk mendukung persiapan akreditasi yang akan berlangsung 17–19 November 2025.
Ketua Program Pascasarjana UPB menekankan pentingnya dukungan internal dan eksternal untuk mewujudkan kualitas akademik unggul.
Rektor UPB menambahkan, kurikulum Magister Hukum telah diperkuat di bidang hukum bisnis, hukum kesehatan, dan penyelesaian sengketa non-litigasi agar lulusan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Farida menyampaikan apresiasi atas kualitas pendidikan hukum di UPB dan menegaskan sinergi berkelanjutan antara Kanwil Kemenkum Kalbar dan UPB melalui kegiatan seperti KKN mahasiswa, penyuluhan hukum, pelatihan paralegal, serta pendampingan pelindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Dalam forum tersebut, dibahas juga kerja sama strategis di bidang kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, perseroan perseorangan, serta pelindungan dan pemanfaatan KI.
Beberapa peserta memberikan masukan terkait plagiarisme desain dan merek usaha, yang langsung ditanggapi Kanwil dengan komitmen pendampingan hukum.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama memperkuat kolaborasi akademik, penelitian, dan pelindungan hukum.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan dukungan penuh untuk membantu UPB meraih akreditasi unggul sekaligus memperkokoh peran perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan hukum dan inovasi di Kalimantan Barat. **
Editor : Aristono Edi Kiswantoro