PONTIANAK POST - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyatakan mendukung wacana penerapan domestic market obligation (DMO) untuk mendukung program B50 yang juga menjadi bagian dari kebijakan hilirisasi industri sawit nasional.
Namun, Pemprov menilai perlu ada keseimbangan harga agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada harga tandan buah segar (TBS) petani maupun penerimaan perusahaan pengolah sawit.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa secara prinsip, Pemprov mendukung langkah pemerintah pusat untuk memperkuat program B50 sebagai bentuk hilirisasi industri sawit di dalam negeri. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa CPO (crude palm oil) merupakan komoditas global yang sangat dipengaruhi oleh harga pasar dunia.
“Jika harga CPO untuk DMO ditetapkan di bawah harga CPO global, maka hal ini pasti akan berdampak pada penurunan harga TBS di tingkat pekebun. Sebaliknya, jika harga CPO DMO tidak jauh berbeda dengan harga pasar global, maka pengaruh terhadap harga TBS tidak akan terlalu besar,” ujar Harisson di Pontianak, baru-baru ini.
Ia menambahkan, kondisi serupa juga akan dirasakan oleh perusahaan yang memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit. “Jika harga CPO DMO lebih rendah dari harga pasar global, penerimaan perusahaan tentu akan menurun, dan hal ini bisa memengaruhi keberlanjutan operasional industri di daerah,” jelasnya.
Harisson menegaskan, Pemprov Kalbar akan mengikuti setiap perkembangan kebijakan pemerintah pusat terkait DMO sawit tersebut. Jika mekanisme baru ini mulai diterapkan, pemerintah daerah bersama pihak terkait seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan asosiasi petani sawit akan segera melakukan pembahasan lanjutan.
“Langkah-langkah konkret akan segera disusun agar nilai tambah industri kelapa sawit di Kalimantan Barat tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak harga di tingkat petani,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah pihak menilai kebijakan DMO sawit untuk mendukung B50 berpotensi menekan harga CPO dan TBS di dalam negeri. Namun Pemprov Kalbar menilai, koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani menjadi kunci agar kebijakan ini justru dapat memperkuat hilirisasi tanpa merugikan pelaku industri di hulu maupun hilir. (mse)
Editor : Hanif