PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau seluruh jajaran perangkat daerah untuk mulai melakukan efisiensi anggaran, antara lain melalui penghematan penggunaan kertas dan listrik.
Langkah ini diharapkan dapat membantu menjaga keseimbangan belanja daerah tanpa harus memangkas belanja pegawai maupun program strategis lainnya.
Harisson menyampaikan hal tersebut karena berdasarkan proyeksi, Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan sebesar Rp522 miliar.
Kondisi serupa juga dialami oleh pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kalbar dalam penyusunan anggaran tahun 2026.
“Permasalahan ini menjadi pukulan bagi kita semua. Ada dua penyebab utama, pertama, temuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kebocoran dana daerah yang mencapai sekitar 30 persen. Kedua, adanya sejumlah program nasional Presiden Prabowo yang langsung dilaksanakan oleh pemerintah pusat,” ujar Harisson saat membuka kegiatan Sosialisasi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, di Aula Garuda, Gedung Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (12/11/2025).
Harisson menjelaskan salah satu program nasional yang dimaksud adalah Program Sekolah Rakyat (SR).
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Pemerintah Kota Pontianak dan Kota Singkawang telah mengusulkan lahan masing-masing seluas 8 hektare untuk pembangunan tiga Sekolah Rakyat, dengan dukungan dana total mencapai Rp740 miliar.
“Sayangnya, baru tiga daerah yang mengusulkan. Berdasarkan data Dinas Sosial, sebagian besar kabupaten/kota belum serius menyiapkan usulannya,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mendapat tawaran pembangunan Sekolah Garuda dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Inovasi (Kemendiktisaintek).
Lahan untuk pembangunan sekolah tersebut telah disiapkan di Kabupaten Mempawah.
Harisson menekankan bahwa masih banyak potensi sumber keuangan, baik dari pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, ia mengingatkan agar seluruh jajaran tidak patah semangat menghadapi penurunan alokasi keuangan.
“Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2026 harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar program yang dijalankan benar-benar mendukung pembangunan Kalimantan Barat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Harisson berharap kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi wadah bagi peserta untuk berdiskusi aktif dan memperoleh penjelasan teknis dari narasumber Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, sehingga penyusunan APBD 2026 dapat dilakukan dengan pemahaman yang komprehensif.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalbar, Ahmad Priyono, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat guna memastikan efektivitas pembangunan daerah dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.
“Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sangat penting. Tahun 2026, seluruh Indonesia mengalami penurunan alokasi transfer, termasuk Kalimantan Barat. Berdasarkan draft awal, alokasi transfer pemerintah ke daerah di Kalbar hanya sekitar 80 persen dari total APBD kabupaten/kota. Kondisi ini tentu berdampak signifikan terhadap penyusunan APBD 2026,” ujar Priyono.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kepala BKAD dan Bappeda Kabupaten/Kota, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Natalia Karyawati, Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar Alfian, Inspektur Provinsi Marlyna, Kepala Bappeda Mahmuda, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Damianus Kans Pangaraya, dan Kepala BKAD Ahmad Priyono beserta jajarannya. (mse)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro