PONTIANAK POST — Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyoroti ketertinggalan pendidikan formal sebagai faktor utama rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayahnya. Ia mengungkapkan bahwa sekitar 25 persen masyarakat Kalbar belum menamatkan pendidikan SMA. Kondisi ini berdampak langsung pada indikator pendidikan dalam perhitungan IPM, khususnya rata-rata lama sekolah.
Melihat persoalan itu, kata Ria Norsan, pemerintah provinsi mendorong perluasan akses ke program pendidikan kesetaraan, mulai dari Paket A hingga Paket C. Norsan menilai langkah tersebut sebagai isu strategis untuk mengejar ketertinggalan IPM Kalbar yang masih berada di bawah provinsi lainnya di Kalimantan.
“Dengan Paket C ini, perlu diupayakan semaksimal mungkin. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Ketapang sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di Ketapang untuk menyelenggarakan Paket A, B, dan C,” ujar Norsan saat berkunjungan ke SMK Negeri 1 Ketapang, Senin (17/11)
Norsan mengatakan, keterlibatan dunia usaha menjadi langkah penting dalam mempercepat pemerataan pendidikan. Ia meminta pemerintah kabupaten ikut serta memperkuat kerja sama ini agar jumlah peserta pendidikan kesetaraan semakin meningkat.
Baca Juga: Landak Raih Penghargaan Penurunan Buta Aksara, Bupati Karolin Ajak Warga Dukung Pendidikan Anak
“Kami support terus. Kami minta Pak Bupati juga support, pemerintah daerah support, supaya lebih banyak pelaksanaan Paket A, B, dan C,” kata dia.
Upaya ini, menurut Norsan, sudah menunjukkan dampak awal. IPM Kalbar yang sebelumnya berada pada angka 70 kini naik menjadi 72,9. “Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tinggal bagaimana kita perkuat dan perluas lagi,” tuturnya.
Gubernur berharap apa yang dilakukan SMKN 1 Ketapang dapat menjadi model bagi sekolah-sekolah lain di Kalbar, terutama dalam membangun kolaborasi dengan industri setempat. “Kalau bisa seluruh Kalimantan Barat mencontoh SMKN 1 Ketapang sebagai pilot project,” ujar Norsan.
Ia menilai peningkatan IPM tidak bisa hanya mengandalkan jalur pendidikan formal reguler. Program kesetaraan dinilai memiliki peran strategis dalam mengejar ketertinggalan pendidikan masyarakat dewasa.
Dalam kunjungan tersebut, Norsan menutup pembicaraan dengan menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi memperluas pendidikan vokasi sekaligus pendidikan kesetaraan. “Kita ingin masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk mengejar pendidikan. Dengan itu, kualitas SDM kita pasti meningkat,” katanya. (mse)
Editor : Miftahul Khair