PONTIANAK POST - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Sueb, menegaskan percepatan operasional Pelabuhan Internasional Kijing tidak boleh lagi tertunda.
Ia mengatakan DPRD sejak lama mendorong pelabuhan tersebut difungsikan 100 persen, mengingat pembangunan fasilitas strategis nasional itu menelan biaya sangat besar dan telah terlalu lama dibiarkan menganggur. Hal ini dikatakannya mengingat ultimatum dan saran wagub kalbar, krisantus kurniawan yang terus mendorong percepatan operasional pelabuhan Kijing, Mempawah.
“Sayang itu, Pelabuhan Kijing Mempawah nganggur lama. Biaya membangunnya itu bukan sedikit, triliun rupiah juga habisnya dari BUMN dan APBN. Dari dulu DPRD Kalbar, komisi III selalu memberikan atensi supaya Pelabuhan Kijing cepat difungsikan,” ujarnya.
Namun, menurut Sueb, masalah keterlambatan pengoperasian Kijing tidak hanya terletak pada Pelindo. Ia mengungkapkan adanya rumor bahwa sejumlah perusahaan swasta yang beraktivitas di Pelabuhan Dwikora masih bertahan dan belum sepakat untuk pindah ke Kijing. Kondisi ini menjadi penghambat utama proses perpindahan.
“Ini bukan hanya sekadar Pelindo. Ada beberapa perusahaan swasta terlibat aktivitas peti kemas yang masih mempertimbangkan ongkos angkut, jalur distribusi, hingga lokasi pergudangan. Jadi dua-duanya yakni pemerintah dan swasta harus matching dulu,” jelasnya.
Sueb menduga perusahaan swasta masih berpikir ulang karena faktor biaya angkut yang selama ini mengandalkan jalur Ambawang menuju wilayah hulu Kalbar, serta belum teraturnya jam operasional angkutan barang di Pontianak. Ia menilai, kondisi itu membuat pelaku usaha enggan memindahkan aktivitas ke lokasi baru.
Bahkan, ia mengungkapkan adanya perusahaan yang terkesan tidak mau beralih sama sekali dari Dwikora. “Saya dengar-dengar informasi pihak swasta masih bertahan. Ini yang membuat Pelindo berat, bahkan terkesan tidak mau pindah,” ujarnya.
Sueb menegaskan, apabila pemerintah sudah menginstruksikan pemindahan operasional ke Kijing, seluruh pihak seharusnya mengikuti. Ia meminta pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pelindo, dan perusahaan swasta duduk bersama mencari jalan tengah agar proses perpindahan tidak lagi berlarut-larut.
“Ketika pemerintah menginstruksikan, semua harus ikut. Tapi pemerintah provinsi juga harus tahu perusahaan apa saja yang masih bertahan dan ajak duduk bareng. Jangan sampai masalah klasik seperti ini terus jadi alasan,” tegasnya.
Menurutnya, keterlambatan operasional Pelabuhan Kijing telah merugikan daerah, terutama karena potensi Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor sawit dan tambang Kalbar selama ini tercatat keluar daerah akibat ekspor dilakukan lewat pelabuhan di provinsi lain.
“Maka saya harapkan pihak swasta jangan egois. Ini untuk kepentingan negara dan daerah. Kalau pelabuhan Kijing segera difungsikan, pemasukan daerah meningkat dan masyarakat juga yang merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Sueb mendukung target Pemprov Kalbar yang menginginkan Kijing mulai difungsikan paling lambat Januari mendatang. Namun ia menekankan, keberhasilan target itu hanya bisa dicapai jika semua pihak bersedia membuka diri dan fokus pada solusi.
"Kami berharap sekali pemerintah segera berdiskusi lagi dengan pihak swasta dan Pelindo. Harus ada kesepakatan bersama. Ini harus cepat clear,” tutupnya. (den)
Editor : Miftahul Khair