PONTIANAK POST - Hujan deras tidak menghalangi hampir seratus mahasiswa dari berbagai organisasi kampus di Kalimantan Barat untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalbar, Jumat (21/11) sekitar pukul 16.10 WIB hingga menjelang magrib.
Massa berasal dari BEM SI Korwil Kalbar, Federasi Organisasi Mahasiswa Daerah (FOMDA), BEM se-Kalbar, hingga BEM Nusantara. Ini merupakan hari kedua mereka mendatangi kantor legislatif untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan besar di tingkat nasional dan di Kalimantan Barat, mulai dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di pusat, hingga masalah krusial di Kalbar yang disebut banyak merugikan masyarakat.
Situasi aksi sempat memanas ketika peserta membakar ban bekas sehingga asap hitam membumbung tinggi di tengah hujan. Mereka terus mendesak bertemu langsung dengan pimpinan DPRD Kalbar untuk berdialog di ruang paripurna.
Beberapa anggota DPRD Kalbar akhirnya turun menemui massa, di antaranya Agus Sudarmansyah dan M. Darwis dari Fraksi PDI Perjuangan, Rizky A.Wahab alias Agam dari PKB, serta Wahyudi dari Partai Demokrat. Mereka menghampiri mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi meski hujan masih mengguyur.
Namun pertemuan itu berlangsung tegang. Mahasiswa yang berada di barisan depan mencoba merangsek masuk ke area dalam gedung dan mendorong anggota dewan yang berdiri di hadapan mereka. Aksi dorong ini sempat membuat suasana panas hingga anggota DPRD memilih mundur untuk menghindari eskalasi.
Di hadapan wartawan, Agus Sudarmansyah menegaskan bahwa DPRD Kalbar tetap menghargai aspirasi mahasiswa. Ia menyebutkan apa saja aspirasinya belum diterima karena berkas tuntutan yang disampaikan juga belum diterima di tangan, namun meminta pengertian karena pimpinan DPRD tidak berada di tempat.
“Yang disampaikan dalam berkas tuntutan terkait aspirasi apa saja, kami belum paham. Tapi untuk masuk ke ruang paripurna, kami tidak bisa mengambil keputusan karena itu di luar batas kewenangan kami. Pimpinan sedang tidak ada,” tegas Agus.
Ia juga menyebutkan faktor keamanan sebagai alasan lainnya. “Kita juga tidak berani jamin kondisi kondusif. Jadi memang tidak memungkinkan," ucapnya.
Untuk memastikan menerima peserta aksi di ruang paripurna. anggota DPRD Kalbar juga menelpon salah satu pimpinan DPRD Kalbar. Pimpinan awalnya belum menyetujui karena terkait kondusifitas di ruang rapat. Namun menjelang magrib terjadi dialog kembali agar peserta aksi dapat diterima untuk berdialog. (den)
Editor : Miftahul Khair