PONTIANAK POST - Setelah ketegangan di depan Gedung DPRD Kalimantan Barat mereda dan melalui proses dialog yang cukup panjang di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, para mahasiswa akhirnya diperbolehkan masuk ke ruang utama Paripurna DPRD Kalbar, Jumat (21/11).
Momen ini menjadi titik penting dalam aksi dua hari berturut-turut yang digelar berbagai organisasi mahasiswa di Kalbar.
Sebelumnya, situasi sempat memanas lantaran peserta aksi mendesak menemui pimpinan dewan dan berdiskusi langsung di ruang paripurna. Setelah perdebatan sengit, perwakilan DPRD Kalbar seperti Agus Sudarmansyah, Rizka A. Wahab, dan Wahyudi akhirnya menerima aspirasi para mahasiswa masuk.
Di hadapan anggota dewan, salah satu koordinator aksi menyampaikan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar unjuk rasa, tetapi membawa persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat Kalbar.
“Kami datang untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di pusat maupun daerah, terutama yang menyangkut rakyat Kalbar dan Indonesia. Kami berterima kasih bisa masuk ke ruang utama DPRD. Senin nanti, kami akan kembali untuk bertemu langsung Ketua DPRD Kalbar,” ujarnya.
Koordinator aksi lainnya menegaskan bahwa aspirasi mereka bukan hanya untuk didengar, tetapi direspons dengan langkah konkret.
“Kami berharap eksekutif juga diundang. Ketua DPRD Kalbar harus hadir agar semua pihak terkait dapat membuat keputusan terhadap aspirasi publik yang kami sampaikan,” katanya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa memaparkan sejumlah masalah mendesak. Salah satunya terkait infrastruktur jalan daerah yang dinilai tidak merata dan masih jauh dari layak. Mereka menyoroti kasus banjir di Kota Pontianak yang kerap terjadi setiap hujan deras hingga membuat kota tampak seperti terendam air.
Persoalan keselamatan lalu lintas juga menjadi sorotan utama. Mereka menilai aturan jam operasional angkutan besar seperti truk 20 feet dan 40 feet tidak berjalan maksimal, sehingga kecelakaan lalu lintas mematikan terus terjadi.
Di sisi lain, mahasiswa juga mengangkat isu RKUHAP, reformasi Polri, maraknya narkotika di Kalbar, hingga kondisi jalan daerah yang rusak akibat dilalui kendaraan tambang dan angkutan sawit.
Tak ketinggalan, mahasiswa dari daerah turut menyampaikan keluhannya terkait pemangkasan anggaran infrastruktur. Mereka mempertanyakan bagaimana pendidikan, kesehatan, dan pembangunan bisa meningkat jika alokasi dasar untuk infrastruktur justru dikurangi.
Para peserta aksi memastikan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti di hari ini. Mereka menegaskan akan kembali mendatangi Gedung DPRD Kalbar pada Senin (24/11) dengan harapan dapat bertemu langsung pimpinan dewan, khususnya Ketua DPRD Kalbar, untuk membahas tuntutan secara lebih komprehensif. “Ini baru permulaan. Senin kami kembali lagi,” ucap salah satu koordinator. (den)
Editor : Miftahul Khair