PONTIANAK POST – Mikro Desk On The Street (MikroDOTS) 2025 untuk pertama kalinya digelar di Provinsi Kalimantan Barat pada kegiatan Car Free Day (CFD) Kota Pontianak, Minggu pagi (23/11).
Program MikroDOTS ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro, yang pertama kali dimulai di Pontianak pada Maret 2025. Dengan demikian, Pontianak menjadi daerah percontohan nasional dalam pengembangan layanan pendampingan dan perlindungan UMKM berbasis pendekatan langsung ke masyarakat.
Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurahman, menyampaikan bahwa kegiatan MikroDOTS bertujuan membawa suasana pelayanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan dekat dengan pelaku usaha mikro.
“Kami ingin memastikan para pelaku UMKM tidak merasa tegang atau kesulitan saat berhadapan dengan institusi pemerintah maupun lembaga pendukung seperti OJK dan pihak terkait lainnya. Insya Allah seluruh institusi di Kalimantan Barat akan memberikan pelayanan yang ramah dan mudah bagi UMKM,” ujar Maman.
Ia juga menegaskan bahwa program ini merupakan yang pertama di Indonesia. “Acara seperti ini belum pernah ada sebelumnya, dan Kalimantan Barat menjadi role model bagi daerah lainnya,” tambahnya.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, mengapresiasi pelaksanaan MikroDOTS dan menilai kegiatan ini sangat bermanfaat dalam mendorong kemajuan UMKM di daerah.
“Berbagai fasilitas yang diberikan pemerintah, seperti sertifikasi halal dan akses pembiayaan melalui KUR, sangat membantu pelaku usaha mikro untuk berkembang dan naik kelas,” tutur Norsan.
Ia juga memberikan pesan motivasi kepada para pelaku UMKM agar tetap bersemangat dalam menjalankan usaha. “Berusahalah semaksimal mungkin, jangan ada kata gagal, karena kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda,” tegasnya.
Program MikroDOTS menghadirkan sejumlah layanan strategis, di antaranya percepatan sertifikasi dan perizinan, termasuk sertifikasi halal dan legalitas usaha mikro. Selain itu,sosialisasi dan pembekalan berupa edukasi mengenai hukum usaha, pemasaran digital, dan akses pembiayaan.
Senada, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyatakan Pemkot Pontianak akan terus memberi ruang lebih luas bagi UMKM melalui sinergi program bersama pemerintah pusat. Ia bilang, pada 2026 sejumlah program pemberdayaan UMKM telah disiapkan.
“Program pemerintah untuk UMKM di tahun 2026 cukup banyak. Kita terus memberikan pelatihan, pemberdayaan, dan dukungan pemasaran. Selain itu, kita juga bersinergi untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi para pelaku UMKM di Kota Pontianak,” terangnya.
Ia menekankan bahwa persoalan ruang usaha masih menjadi tantangan yang kerap dihadapi, khususnya bagi pedagang kaki lima (PKL). “Masalah utama yang sering muncul adalah soal tempat. UMKM, terutama para PKL, kadang menggunakan ruang publik atau fasilitas umum. Karena itu, kita harus terus bersinergi agar kota tetap rapi dan tertib serta UMKM terus berjalan,” jelasnya.
Edi menambahkan bahwa pihaknya membuka kemungkinan pemanfaatan ruang-ruang yang bisa digunakan secara legal dan tertata untuk menunjang kegiatan UMKM di kota tersebut.
“Kita ingin bekerja sama memanfaatkan ruang-ruang yang memang bisa digunakan untuk kegiatan UMKM seperti di kawasan Pasar Tengah,” tutupnya. (mrd/iza)
Editor : Hanif