PONTIANAK POST — Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Aloysius, menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar 2026 antara legislatif dan eksekutif masih berlangsung dan belum mencapai kesimpulan final.
Hal tersebut disampaikan usai rapat lanjutan bersama kemarin.
Aloysius menjelaskan, proses pembahasan menjadi lebih dinamis setelah adanya pemangkasan sekitar Rp522 miliar pada Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemangkasan tersebut memaksa seluruh perangkat daerah melakukan penyesuaian penggunaan anggaran agar tetap efisien.
“Belum clear, masih dibahas. Karena ada pemangkasan Rp522 miliar, maka penggunaannya harus benar-benar efisien,” ujarnya.
Menurutnya, Badan Anggaran DPRD dan tim eksekutif kini tengah menyusun ulang skala prioritas pembangunan, termasuk penyesuaian visi-misi Gubernur serta keselarasan dengan program pemerintah pusat.
Meski efisiensi dilakukan di hampir semua instansi, Aloysius memastikan bahwa anggaran untuk layanan publik tidak akan terdampak signifikan.
Ia menegaskan, sektor infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama dalam APBD 2026.
“Hampir semua terkena efisiensi, termasuk DPRD. Tapi pelayanan publik langsung ke masyarakat tidak terkena,” katanya.
Ia mencontohkan, infrastruktur jalan tetap harus diperhatikan karena berhubungan langsung dengan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
"Misalnya, orang sakit tidak bisa bawa ke rumah sakit kan susah juga kalau pasiennya dari daerah. Hal-hal begini, tetap kami prioritaskan," ucapnya.
Aloysius menyebutkan, penyesuaian anggaran terutama dilakukan pada pos belanja dinas yang dianggap kurang efektif.
Namun ia menegaskan bahwa penyisiran tidak berarti penghapusan total.
“Belanja-belanja yang tidak penting disisir. Bukan berarti dihabiskan, tidak. Masih ada ruang untuk kegiatan yang memang diperlukan,” jelasnya.
DPRD Kalbar menargetkan penetapan APBD 2026 dapat diselesaikan pada 27 atau 28 November, sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan pusat.
“Kita optimis selesai sebelum jadwal yang ditentukan. Pembahasan masih berjalan, dan kita pastikan nantinya APBD benar-benar digunakan untuk pembangunan yang menyentuh masyarakat,” tegasnya. (den)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro