PONTIANAK POST - Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, mengimbau seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang benar kepada petugas BPS. Ia menegaskan bahwa kerahasiaan data responden dijamin oleh Undang-Undang Statistik, sekaligus mengapresiasi pelaksanaan FGD yang digelar untuk menghimpun masukan terkait metodologi dan tantangan pengumpulan data, terutama pada unit usaha yang memiliki karakteristik khusus.
“Pentingnya akurasi dan kelengkapan data dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026 karena hasilnya akan menjadi fondasi utama penyusunan kebijakan pembangunan,” ujar Harisson saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Persiapan/Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalbar di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (26/11).
Harisson menjelaskan bahwa SE 2026 akan memetakan seluruh unit usaha, mulai dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor-sektor ekonomi baru seperti e-commerce, UMKM, dan ekonomi digital. Menurutnya, data yang lengkap dan akurat dari sensus tersebut menjadi peta jalan dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa tanpa data yang valid, kebijakan berisiko tidak menyentuh akar permasalahan di lapangan.
Karena itu, lanjut Harisson, pelaksanaan SE 2026 membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalbar mendukung penuh sensus tersebut dan berharap hasilnya dapat menjadi rujukan utama penyusunan RPJMD serta kebijakan ekonomi lainnya dalam rangka mendukung Visi Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Kalbar, Muh Saichudin, menyampaikan bahwa SE 2026 merupakan landasan penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah serta memetakan potensi bisnis secara menyeluruh. Ia juga mengapresiasi dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak terhadap kegiatan statistik di Kalimantan Barat.
“Peran serta Bapak/Ibu dalam mendukung kegiatan BPS menjadi kunci keberhasilan kita membangun Kalbar. Dengan kolaborasi dan kebersamaan, kita dapat menghadirkan statistik yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan,” ujarnya.
Saichudin turut menyoroti tantangan pembangunan ekonomi, termasuk target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% dan target Kalimantan Barat 7,9% pada tahun 2029. Menurutnya, target tersebut cukup ambisius sehingga membutuhkan data yang kuat untuk menentukan arah stimulus terhadap sektor pengungkit pertumbuhan.
“Target yang cukup ambisius ini menuntut dukungan data yang solid agar pemerintah dapat memfokuskan stimulus secara tepat pada sektor-sektor strategis,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BPS mengemban amanah menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut. Karena itu, dukungan data dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari OPD, instansi vertikal, hingga dunia usaha, menjadi sangat penting.
SE 2026 diyakini dapat menjawab tiga isu strategis utama pembangunan ekonomi Kalimantan Barat, salah satunya kemampuan mencapai target pertumbuhan 7,9%. Data yang lengkap dan mutakhir akan menjadi pondasi bagi perencanaan yang kokoh.
“Sensus Ekonomi akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur usaha, produktivitas sektor, serta sebaran aktivitas ekonomi hingga ke wilayah terkecil. Tanpa data ini, kebijakan yang dibuat hanya akan bersandar pada asumsi, bukan bukti,” tegas Saichudin. (mse)
Editor : Miftahul Khair