PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan perlunya kesiapan ketersediaan bahan pangan dan kebutuhan pokok, termasuk solar serta LPG subsidi 3 kilogram, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kita perlu memperhatikan waktu, jenis, dan jumlah pasokan. Semoga ketersediaannya siap sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga wajar. Sedikit kenaikan harga masih bisa dimaklumi,” kata Harisson saat memimpin rapat koordinasi kesiapan ketersediaan bahan pangan dan Bapokting di Ruang Arwana, Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (27/11).
Rapat tersebut digelar untuk memastikan pasokan tersedia cukup, jenisnya sesuai, dan harga tetap stabil bagi masyarakat. Harisson menekankan pentingnya sinergi seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal dalam menjaga stabilitas pasokan menjelang Nataru.
“Koordinasi dan sinkronisasi ini harus dilakukan dengan semangat kebersamaan yang harmonis antar seluruh pemangku kepentingan,” ujar Harisson.
Menurut Harisson, peringatan Nataru merupakan momentum keagamaan yang harus dijaga pelaksanaannya, tidak hanya dari sisi harmoni sosial, tetapi juga dari aspek pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Apalagi, sebagian besar pasokan pangan dan Bapokting Kalbar masih bergantung dari luar daerah.
“Kondisi ini perlu dicermati, mulai dari waktu, jenis, hingga jumlah pasokan. Saya berharap ketersediaannya dapat dipersiapkan dengan baik agar masyarakat dapat mengakses dengan harga wajar. Sedikit kenaikan harga tentu dapat dimaklumi,” jelasnya.
Harisson menambahkan bahwa rapat yang digelar lebih awal memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun langkah pemantauan, penyediaan, penyaluran, serta pengawasan harga dan mutu bahan pangan secara lebih optimal.
Ia mengingatkan agar pengawasan mutu ditingkatkan, mengingat jalur masuk barang dari luar daerah maupun luar negeri sangat banyak dan tidak mungkin diawasi penuh selama 24 jam.
“Perlu mewaspadai peredaran barang karena pasokan sering datang di tengah malam. Penguatan pengawasan mutlak diperlukan,” tegasnya.
Selain itu, Harisson meminta agar perangkat daerah teknis meningkatkan intensitas pengawasan berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, serta memastikan dukungan pembiayaan yang memadai untuk identifikasi masalah, koordinasi, dan pelaporan rutin sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Kalimantan Barat, Harry Ronaldi Mahaputrawan, menjelaskan bahwa rakor ini dilaksanakan berdasarkan SK Gubernur Kalbar No. 683/RO-EKON/2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, yang merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 511.2/3149/SJ.
“Satgas ketahanan pangan memiliki tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga 11 komoditas pangan di daerah,” ujarnya.
Harry menambahkan, dengan rapat koordinasi yang dilakukan lebih awal, penyediaan, penyaluran, dan pengawasan mutu Bapokting diharapkan dapat berjalan lebih baik dan mendukung pengendalian inflasi selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nataru 2025/2026. (mse)
Editor : Miftahul Khair