PONTIANAK POST – Tawaran pekerjaan bergaji tinggi sebagai penerjemah, atlet, hingga penyanyi kafe dari luar negeri terus menyasar warga Kalimantan Barat. Namun di balik iming-iming tersebut, banyak yang berakhir menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
Staf Bidang Ahli dan Politik Pemprov Kalbar, Natalia Karyawati, mengungkapkan bahwa tren TPPO di daerah terus meningkat dan mulai menggunakan pola-pola baru yang lebih halus untuk menarik korban.
“TPPO di sini trennya semakin meningkat dan berubah dengan berbagai cara untuk menarik perhatian,” ujarnya usai kegiatan Penandatanganan Komitmen Bersama Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kalbar Tahun 2025, Rabu (26/11).
Menurut Natalia, jika sebelumnya korban lebih banyak berasal dari sektor pekerja rumah tangga, maka kini modusnya meluas ke bidang olahraga untuk menjadi atlet, program magang, hingga pekerjaan menjadi penerjemah bahasa.
Natalia menegaskan bahwa akar permasalahan TPPO berkaitan erat dengan kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat. Karena itu, Pemprov Kalbar terus memperkuat program pembangunan melalui peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, tambah dia, pencegahan TPPO harus dipertajam dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu tawaran kerja luar negeri dengan iming-iming gaji besar.
Selain edukasi, pemerintah daerah juga memperkuat kerja sama dengan kepolisian untuk menindak tegas sindikat perdagangan orang.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalbar, Herkulana, mengungkapkan bahwa kasus migran bermasalah terjadi hampir setiap pekan.
“Hampir setiap minggu kami menerima kiriman deportasi dari Malaysia terkait pekerja migran Indonesia bermasalah,” tuturnya.
Ia menjelaskan bahwa perempuan dan anak, khususnya anak perempuan, menjadi kelompok paling rentan menjadi korban. Modus yang digunakan para perekrut kini kian beragam.
“Modusnya menawarkan pekerjaan sebagai pemain sepak bola, penerjemah Mandarin, penyanyi kafe dengan gaji tinggi,” ujarnya.
Sepanjang 2025, DP3A Kalbar menangani lebih dari 100 korban TPPO dan pekerja migran bermasalah. Tak hanya dari Kalbar, sejumlah korban TPPO juga datang dari provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Timur.
Ia menyebut, beberapa daerah bahkan menjadi kantong utama pekerja migran dari Kalbar. Sambas menjadi penyumbang terbesar, disusul Bengkayang, Sekadau, dan Sanggau.
Sebagai langkah pencegahan, pihaknya terus memberikan edukasi ke masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalbar juga mendukung program BP3MI yang membentuk Desa Migran Emas di wilayah-wilayah rawan pekerja migran ilegal.
“Terdapat desa-desa penyumbang daripada pekerjaan migran ilegal. Nah, dari sini nanti teman-teman BP3MI akan membentuk yang namanya desa Migran Emas,” katanya,
Program Desa Migran Emas ini bertujuan memperkuat tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Direktur Reskrimum Polda Kalbar, Kombes Raswin Bachtiar Sirait, menambahkan, sindikat TPPO terus memperbarui modus agar tidak mudah terdeteksi. Ia menegaskan bahwa sebagian kasus juga melibatkan warga lokal.
“Modus mereka selalu berubah. Polanya terus berkembang, dan keterlibatan warga Kalbar masih ada. Ini perdagangan modern,” tegasnya.
Di sisi lain, pihaknya terus mendukung langkah pencegahan dengan peningkatan kesadaran di tingkat tapak.
Wali Kota Pontianak, Edi Kamtono menjelaskan bahwa Kota Pontianak menjadi salah satu titik transit penting karena memiliki pelabuhan sungai dan pelabuhan udara. Mobilitas ini mencakup keberangkatan warga menuju negara tetangga, terutama Malaysia, maupun kepulangan kembali ke Indonesia.
Menurutnya, sejumlah persoalan kerap muncul akibat tingginya arus perpindahan tersebut, terutama yang dialami pekerja migran ilegal.
“Ada yang melarikan diri, ada yang dipulangkan secara paksa lewat jalur darat. Banyak yang akhirnya terlantar di sini. Sebagian mengalami gangguan kesehatan, bahkan gangguan kejiwaan karena menjadi korban kekerasan di negara tetangga,” ujarnya.
Edi menyebut, status Pontianak sebagai kota transit memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap TPPO. Banyaknya pengurusan paspor di Pontianak dan mobilitas penduduk dapat membuka peluang penyalahgunaan data kependudukan.
“Ketika mereka dideportasi atau kehabisan biaya, potensi tindakan kriminal seperti pencurian bisa saja muncul. Ini perlu kita antisipasi secara serius,” katanya.
Sementara itu, terkait langkah konkret pencegahan TPPO terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO di tingkat kota dan provinsi, bekerja sama dengan BP3MI serta berbagai komunitas masyarakat. Pemantauan dilakukan di seluruh wilayah, termasuk terhadap aktivitas agen-agen perekrutan yang kerap memanfaatkan relasi keluarga atau tetangga untuk menarik calon pekerja ke Malaysia.
“Kita terus memperkuat koordinasi dengan provinsi dan dinas-dinas yang menangani urusan kemasyarakatan dan pekerja migran. Pencegahan harus dilakukan dari hulu, termasuk edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ilegal,” tegasnya.
Selain persoalan pekerja migran, pertemuan juga membahas peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara sahabat. Edi mengatakan peningkatan kemampuan, termasuk penguasaan bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, akan ditindaklanjuti untuk memperluas kesempatan kerja bagi warga daerah.
Pada aspek ideologi, Pemerintah Kota Pontianak juga melaporkan langkah penguatan pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Materi penghayatan dan penerapan Pancasila telah dimasukkan dalam kurikulum SD dan SMP untuk membentuk karakter siswa.
“Kita khawatir anak-anak dapat dimanfaatkan untuk tindakan intoleran atau kekerasan, seperti yang sempat terjadi di Jakarta. Secara psikologis, usia mereka masih labil dan mudah dipengaruhi,” tutupnya.(iza/sti)
Editor : Hanif