PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui inisiatif Bunda PAUD Kalbar terus berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan sejak usia dini. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, langkah strategis ditempuh dengan menggandeng dunia usaha dan perguruan tinggi dalam program beasiswa peningkatan kualifikasi Guru PAUD Non-ASN menuju Strata 1 (S1).
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bunda PAUD Provinsi Kalbar, Bupati/Wali Kota se-Kalbar, perguruan tinggi yang memiliki jurusan PAUD, serta Bank Kalbar.
Dalam sambutannya, Bunda PAUD Kalbar, Erlina, menjelaskan bahwa inisiatif ini lahir dari kesadaran bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui sinergi pentahelix untuk memperkuat program peningkatan kompetensi guru.
“Kenapa saya berinisiasi mengajak mitra PAUD dan dunia usaha untuk berkolaborasi? Karena bagaimanapun, tanpa kerja sama yang baik antara pemerintah dengan stakeholder, dunia usaha, atau perbankan, program ini tidak akan bisa berjalan sendiri jika hanya mengandalkan pembiayaan APBD,” tegas Bunda PAUD Kalbar.
Kolaborasi ini melibatkan Bank Kalbar sebagai mitra pendukung pendanaan dari sisi dunia usaha, sementara perguruan tinggi bertindak sebagai penyelenggara pendidikan. Tujuannya untuk memastikan para pendidik anak usia dini memiliki kompetensi sesuai standar kualifikasi akademik.
Bunda PAUD Kalbar berharap program ini memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan mutu pendidikan di Bumi Khatulistiwa.
“Saya yakin dengan sinergi dunia pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha seperti ini, Insya Allah pada tahun 2026 tidak ada lagi guru PAUD di Kalbar yang belum memiliki peningkatan mutu atau sertifikasi Strata 1,” tambahnya.
Selain menekankan pentingnya peningkatan kualifikasi akademik, Bunda PAUD Kalbar juga mendorong pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi publik mengenai urgensi layanan PAUD berkualitas. Ia berharap model kolaborasi ini menjadi contoh gotong royong pembangunan daerah yang tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. (mse/r)
Editor : Hanif