PONTIANAK POST — Sidang Senat Terbuka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Melawi Kampus PSDKU Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau digelar Kamis (27/11). Sebanyak 119 mahasiswa dikukuhkan sebagai sarjana pada Wisuda Program Sarjana Angkatan VII yang berlangsung di Gedung Azmi, Kabupaten Sanggau.
Para lulusan berasal dari lima program studi yakni PGSD, Pendidikan Jasmani, PG PAUD, Pendidikan Matematika, dan Pendidikan Fisika. Mayoritasnya merupakan putra-putri perbatasan, mulai dari Sekayam, Entikong, Sosok, hingga Bodok.
Momen wisuda tahun ini terasa istimewa karena menghadirkan Gubernur Kalbar periode 2018–2023 Sutarmidji, sebagai penyampai orasi ilmiah. Tokoh yang selama ini cukup vokal soal pembangunan pendidikan tersebut kembali mengingatkan bahwa masa depan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
"Selamat kepada orang tua wisudawan yang sudah mengantar anaknya sukses. Masa depan itu yang menentukan hitam-putihnya adalah pendidikan,” tegas Midji-sapaan karibnya.
Dalam orasinya, Midji mengungkapkan bahwa ketika mulai menjabat pada 2018, ia hampir menyatakan Kalbar dalam kondisi darurat pendidikan. Hal itu dipicu rendahnya angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama belajar masyarakat yang masih 7,78 tahun, yakni setara tamatan SMP kelas dua. "Kami lihat IPM, salah satu komponennya pendidikan. Investor masuk pun melihat kualitas,” ujarnya.
Menurut Midji, percepatan peningkatan kualitas pendidikan bisa dilakukan melalui perluasan program Paket B dan Paket C, terutama bagi warga usia 25 tahun ke atas. Ia menilai, jika setiap kabupaten mampu menggerakkan 1.000 peserta per tahun, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan signifikan. "Tapi daerah masih kurang perhatian pada pendidikan,” kritiknya.
Ia juga memaparkan sejumlah terobosan selama memimpin Kalbar. Dalam lima tahun, Pemprov berhasil membangun 46 SMA/SMK baru, dan merehabilitasi serta memperluas 24 sekolah lama, sebanyak total 69 sekolah.
Namun persoalan baru muncul: sekolah dan murid sudah ada, tetapi tenaga guru belum tersedia. "Banyak lulusan kampus pendidikan, tapi regulasi tidak membolehkan menerima honorer. Repot sekali,” ujarnya.
Untuk mengatasi kekurangan guru, Midji mengaku pernah mengajak sejumlah rektor perguruan tinggi (PT) membuat program KKN mengajar di sekolah-sekolah baru. Mahasiswa dikirim mengajar, dan diberi transport resmi berbasis APBD agar tidak menimbulkan persoalan dalam audit.
Midji menekankan bahwa persoalan pendidikan di Kalbar tidak bisa dipukul rata dengan daerah lain karena kondisi geografis yang jauh berbeda.
Ia mencontohkan Kapuas Hulu, yang luasnya setara gabungan Jawa Barat dan Banten, namun memiliki APBD jauh lebih kecil. "Bagaimana mau bangun pendidikan kalau parameternya disamaratakan se-Indonesia," katanya.
Ia menegaskan, pendidikan adalah kunci agar Kalbar tidak hanya menjadi penonton di tengah besarnya potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki.
"Kalau disuruh pilih SDA atau SDM, saya pilih SDM. Singapura itu tidak punya SDA, tapi bisa ekspor macam-macam. Masa kita lewat sana buat ekspor," tutupnya. (bar)
Editor : Hanif