PONTIANAK POST - Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemindahan aktivitas Pelabuhan Dwikora Pontianak ke Pelabuhan Internasional Kijing di Mempawah. Hal itu disampaikan menanggapi pertanyaan jurnalis terkait sorotan banyak fraksi DPRD Kalbar terkait Pelindo dan operasional pelabuhan strategis, Kijing Mempawah seusai rapat paripurna.
Ria Norsan mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Pelindo segera menyelesaikan pemasangan crane dan fasilitas penting lainnya di Pelabuhan Kijing. Menurutnya, proses pemindahan hanya dapat dilakukan jika seluruh sarana pendukung sudah siap beroperasi.
“Kita sudah minta kepada Pelindo untuk segera menyelesaikan pemasangan crane, fasilitasnya itu. Kalau sudah selesai di sana, nanti Pelabuhan Dwikora Pontianak bisa langsung kita pindahkan ke Pelabuhan Kijing,” ujarnya.
Meski mendorong percepatan pemindahan, Gubernur mengingatkan bahwa persoalan infrastruktur jalan belum terselesaikan. Ia mengatakan telah meminta Balai Jalan untuk memperhatikan pelebaran dan kesiapan jalur penghubung menuju Kijing agar tidak menimbulkan kemacetan saat aktivitas pelabuhan meningkat.
“Kalau pelabuhannya jadi dipindahkan tapi jalan tidak dibenahi, maka akan terjadi kemacetan. Jadi harus paralel, fasilitas pelabuhan siap dan jalan juga segera ditangani,” katanya.
Selain itu, pemerintah provinsi juga tengah mengupayakan bagaimana percepatan prasarana pembangunan jalan tol dari Pontianak menuju Pelabuhan Kijing untuk mendukung kelancaran logistik ke depannya.
Dalam kesempatan tersebut, jurnalis menyoroti bahwa dari ratusan perusahaan perkebunan di Kalbar, baru satu perusahaan yang memanfaatkan Pelabuhan Kijing untuk ekspor CPO.
Menanggapi hal itu, Norsan menjelaskan bahwa pemerintah provinsi belum dapat menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mewajibkan ekspor-impor melalui Pelabuhan Kijing karena fasilitasnya masih belum sepenuhnya siap.
“Makanya kita belum keluarkan pergub, karena fasilitasnya belum tersedia. Nanti kalau sudah siap, segera kita keluarkan pergub supaya ekspor-impor itu harus melalui Pelabuhan Kijing semua,” tegasnya.
Pemprov Kalbar menilai Pelabuhan Kijing memiliki peran strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah, efisiensi logistik, serta mengurangi ketergantungan ekspor melalui luar daerah. Karena itu, ia berharap seluruh pihak terkait, terutama Pelindo, bekerja cepat menuntaskan kekurangan yang masih ada.
“Kalau sudah lengkap, semuanya bisa langsung pindah. Yang penting fasilitas dipercepat penyelesaiannya,” tutup Ria Norsan
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan, menegur keras Pelindo karena hingga kini Pelabuhan Internasional Kijing belum berfungsi optimal. Padahal pelabuhan tersebut dibangun menggunakan anggaran negara dan digadang-gadang menjadi pelabuhan terbesar serta paling strategis di wilayah Kalimantan.
Krisantus mempertanyakan alasan Pelindo yang terkesan lamban mengoperasikan pelabuhan tersebut. “Kalau Pelindo lama-lama tidak memfungsikan Pelabuhan Kijing, ada apa? Itu tinggal pindahkan crane dari Dwikora, pindahkan ke sana,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun Pelabuhan Kijing, namun hingga bertahun-tahun pelabuhan ini belum memberikan manfaat nyata bagi daerah. Akibatnya, Kalbar terus kehilangan potensi ekonomi yang besar.
Krisantus menjelaskan, karena ekspor komoditas Kalbar seperti sawit dan tambang harus dilakukan melalui Pelabuhan Dumai (Riau) atau Tanjung Priok (DKI Jakarta), maka pendapatan daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH) ekspor otomatis tercatat sebagai milik provinsi tersebut.
“Kita sudah puluhan tahun rugi. DBH ekspor sawit dan tambang itu lepas. Tercatat sebagai hasil buminya Riau dan DKI Jakarta. Potensinya triliunan rupiah per tahun hilang begitu saja,” katanya.(den)
Editor : Hanif