PONTIANAK POST – Fraksi Partai NasDem DPRD Kalbar menyoroti pentingnya pembangunan yang merata sesuai visi gubernur. NasDem mendorong pemerintah provinsi untuk memprioritaskan sejumlah kebutuhan mendesak yang langsung dirasakan masyarakat.
Beberapa usulan strategis dari fraksi ini meliputi penyelesaian ruas jalan Sidas–Darit dan peningkatan ruas Pal 20–Moncong Putih, Pengusulan peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi di Karangan (Mempawah Hulu) dan Samalantan (Bengkayang) dan perbaikan jalan provinsi Sekadau–Rawak, serta peningkatan pengelolaan Jembatan Konore di Desa Lubuk Tajau agar menjadi kewenangan provinsi.
"NasDem juga mendukung program internet gratis untuk sekolah, termasuk rekomendasi pembangunan SMA baru di Desa Balai Pluntan, Dusun Sei Asam, Kecamatan Jelimpo, Landak," ucap Oktavius, Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kalbar.
Selain itu, Fraksi NasDem memberi perhatian khusus pada penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp522 miliar.
Untuk menutup kekurangan tersebut, NasDem meminta gubernur meningkatkan langkah-langkah strategis penguatan pendapatan daerah. Seperti optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), penguatan penerimaan dari sektor migas dan potensi baru lainnya, pendekatan jemput bola dalam penggalian sumber pendapatan di kabupaten/kota dan peningkatan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas basis pendapatan.
“Pendapatan daerah harus digali secara maksimal melalui langkah konkret, terobosan komprehensif, dan kemitraan strategis. Optimalisasi PAD adalah kunci mengatasi tekanan fiskal akibat pemotongan TKD,” tegas Oktavius.
Menurutnya, seluruh proses pembahasan APBD 2026 sudah memenuhi semua prosedur yang ada. Pihaknya juga mencermati estimasi pendapatan dan belanja yang termuat dalam Raperda APBD 2026, di antaranya mengenai pendapatan daerah 2026 yakni Rp5,972 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp2,982 triliun.
Pendapatan transfer senilai Rp2,987 triliun dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp2,545 miliar. Sementara pos Belanja Daerah 2026 yakni Rp6,222 triliun, dengan rincian Belanja Operasional sebesar Rp4,491 triliun, Belanja Modal sebesar Rp718,586 miliar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp25 miliar dan Belanja Transfer sebesarcRp987,536 miliar.
Sedangkan pembiayaan daerah mencakup penerimaan SILPA Rp300 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp50 miliar untuk penyertaan modal PT Bank Kalbar. (den)
Editor : Hanif