PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya pengelolaan komoditas pangan secara terpadu, mengingat kebutuhan pokok merupakan sektor yang sensitif dan berpengaruh langsung terhadap inflasi daerah, stabilitas sosial, serta rasa aman masyarakat.
“Sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, pelaku usaha, hingga penyedia logistik merupakan prasyarat utama agar setiap kebijakan berjalan terukur, terstruktur, dan tepat sasaran,” kata Harisson di sela-sela rapat koordinasi ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Hotel Golden Tulip Pontianak, Rabu (3/12).
Harisson menjelaskan bahwa memasuki periode Natal dan Tahun Baru, pola konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Kondisi ini, lanjutnya, berpotensi memicu kenaikan harga, gangguan distribusi, kelangkaan komoditas, hingga praktik spekulasi dan penimbunan.
“Setiap gejolak harga bukan sekadar isu ekonomi, tetapi juga menyangkut kepentingan publik dan stabilitas sosial. Pemerintah wajib memastikan masyarakat tidak dirugikan oleh mekanisme pasar yang tidak terkendali,” tegasnya.
Selain itu, Harisson meminta dukungan pemerintah pusat terkait regulasi, serta menginstruksikan Polda Kalbar untuk melakukan deteksi dini dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan dan manipulasi harga.
Ia juga mengarahkan TPID provinsi dan kabupaten/kota agar menyusun langkah aksi komprehensif guna menjaga stabilitas harga dan pasokan. Harisson turut meminta komitmen asosiasi, ritel modern, distributor, dan pelaku usaha untuk memastikan kelancaran distribusi dan transparansi perdagangan.
Lebih lanjut, Harisson mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebih.
“Saya berharap langkah-langkah koordinatif ini memastikan masyarakat Kalbar dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman, nyaman, dan tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat, Syarif Kamaruzaman, menjelaskan bahwa rakor digelar untuk menyamakan persepsi dan strategi pengendalian harga serta pasokan di seluruh wilayah Kalbar, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan penyedia logistik. (mse)
Editor : Miftahul Khair