PONTIANAK POST - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin, menyampaikan pandangan kritis namun optimistis terkait outlook ekonomi Kalbar tahun 2026 yang menargetkan pertumbuhan lebih dari 6 persen. Meskipun daerah tengah menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Ritaudin menilai target tersebut tetap dapat dicapai dengan catatan pemerintah memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, pemotongan TKD membuat Kalbar harus mencari sumber penopang baru agar ruang fiskal tetap stabil. “Target 6 persen dengan kondisi TKD kita dipotong, ya salah satu jalan memang peningkatan PAD. Itu yang bisa kita dorong,” ujarnya dalam wawancara di Pontianak, Rabu (3/12).
Namun Ritaudin mengakui, hingga kini belum ada terobosan signifikan yang benar-benar membuka jalan baru untuk peningkatan PAD. “Yang ada sekarang masih sementara-sementara. Maksimal juga belum. Kita juga masih ragu dengan beberapa sumber lain, apalagi dengan program-program baru dari pemerintah pusat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD tetap mendukung program pemerintah pusat sepanjang benar-benar berdampak bagi masyarakat. Politisi PAN Kalbar ini menyebutkan perlunya evaluasi berkala terhadap berbagai program baru tersebut, terutama terkait efektivitas dan serapan anggaran.
“Kita ini kan ada tahapannya. Dalam tiga semester atau tiga bulan berjalan harus dievaluasi. Bagaimana serapannya, bagaimana manfaatnya. Kalau tidak bermanfaat, ya harus ada evaluasi,” jelasnya.
Ritaudin juga menyinggung pernyataan Menteri Keuangan, Purbaya, yang belakangan ini memberi sinyal kemungkinan menjadikan program MBG sebagai bantuan berbentuk uang tunai. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi memberi dampak positif bagi daerah.
“Kalau MBG itu diuangkan, mungkin lebih efektif. Dan mungkin nilainya tidak ada pemotongan lagi. Itu salah satu gagasan yang disampaikan, dan saya pikir bisa membantu kita,” ujarnya.
Saat ditanya apakah target pertumbuhan di atas 6 persen realistis dengan kondisi fiskal saat ini? Ritaudin menyebut hal itu bergantung pada ketegasan pemerintah daerah dalam mendata ulang investor dan kontribusi perusahaan.
“Itu realistis kalau kita betul-betul mendata ulang investor yang ada. Kontribusi perusahaan harus jelas dan benar-benar masuk ke daerah. Kalau itu dilakukan, saya pikir target bisa tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, PAD dari sektor perusahaan harus ditingkatkan, bukan hanya mengandalkan pajak kendaraan bermotor, BBM, atau pajak lainnya. “Konsennya harus ke perusahaan. Mau tidak mau, itu yang kita harapkan bisa memberi kontribusi lebih besar," ujarnya. "Contohnya, pajak air permukaan sebagai salah satu sumber PAD juga masih belum optimal digarap," timpal dia.
Menutup pernyataannya, Ritaudin menegaskan kembali bahwa pemotongan TKD bukan alasan untuk melemah. Sebaliknya, kondisi ini harus menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk membuka peluang pendapatan baru, memperbaiki sistem pemungutan, serta menutup celah kebocoran pajak.
“Kalau kontribusi perusahaan jelas, masuk ke PAD daerah, dan pemerintah bergerak cepat melakukan terobosan, saya yakin pertumbuhan ekonomi lebih dari 6 persen bukan hal yang mustahil,” pungkasnya. (den)
Editor : Miftahul Khair