PONTIANAK POST - Kendati ekonomi dunia tengah bergejolak dan daya beli masyarakat tengah dalam fase downtren, Pemerintah Provinsi Kalbar mematok angka 5,19%–6,17% dalam APBD 2026. Sementara Bank Indonesia lebih optimis di batas bawah, yakni 5,3–6 persen.
Deputi Kepala Perwakilan BI Kalbar, Abidin Abdul Haris menegaskan bahwa struktur ekonomi Kalbar saat ini berada pada landasan yang cukup kuat. BI memproyeksikan ekonomi Kalbar pada 2026 berpeluang tumbuh lebih tinggi, yakni 5,3–6 persen, ditopang pengembangan kawasan industri serta sektor utama seperti pertanian dan pertambangan.
Namun, Abidin mengingatkan bahwa ketidakpastian global bisa mengubah arah ekonomi tahun depan. "Mulai dari pelemahan ekonomi negara maju, kebijakan The Fed, hingga arus modal yang beralih ke safe haven, membuat kewaspadaan tetap diperlukan," ujarnya dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Kantor Perwakilan BI Kalbar, Jumat (28/11).
Lagi pula, kata dia, sepanjang 2025, ekonomi Kalbar tumbuh di atas 5 persen, ditopang konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor. Dari sisi lapangan usaha, pertambangan, perdagangan, dan konstruksi mencatatkan kinerja ekspansif. Pertumbuhan 2025 diperkirakan mencapai 5,26–5,39 persen (yoy), sejalan dengan ketahanan ekonomi nasional.
Tekanan inflasi juga terjaga. S"inergi TPID Kalbar berhasil menahan inflasi pada Oktober 2025 di level 2,07 persen (yoy), terendah kedua di Kalimantan dan masuk 10 besar provinsi dengan inflasi terendah secara nasional. Dengan kondisi ini, laju inflasi Kalbar pada akhir tahun diproyeksikan tetap berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1 persen," ujarnya.
TKD Dipotong, Program Tetap Jalan
Sekretaris Daerah Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa pemotongan TKD sebesar Rp522 miliar tidak otomatis membuat pembangunan tersendat. Menurutnya, pemerintah pusat tetap mengalirkan dukungan dalam bentuk program strategis nasional (PSN).
“Skema TKD memang disesuaikan, tetapi intervensi pusat tidak hilang. Justru ada ruang percepatan pembangunan. Karena itu, kami tetap optimistis pertumbuhan Kalbar bisa tembus 6 persen pada 2026,” ujarnya, kemarin (3/12).
Ia menyebut kehadiran PSN dapat mendorong aktivitas konstruksi, membuka lapangan kerja, serta menggerakkan UMKM dan sektor jasa. Salah satu agenda besar tersebut ialah pembangunan tiga Sekolah Rakyat dengan dukungan anggaran hingga Rp740 miliar.
Pemprov juga menyiapkan penyesuaian belanja, optimalisasi PAD, dan penyelarasan program daerah agar tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Kepala BKAD Kalbar, Ahmad Priyono, menambahkan bahwa TKD pada 2026 diperkirakan hanya sekitar 80 persen dari APBD kabupaten/kota, sehingga sinkronisasi fiskal menjadi krusial.
Butuh Disiplin Anggaran
Pengamat ekonomi Universitas Tanjungpura, Meiran Panggabean, menilai pertumbuhan Kalbar di atas 5 persen pada 2025 menjadi modal positif menghadapi 2026. Ia menyebut angka 5,3–5,8 persen masih realistis, bahkan 6 persen dapat dicapai jika faktor global dan domestik bergerak searah.
Namun ia menegaskan pemangkasan TKD seharusnya menjadi momentum memperbaiki manajemen anggaran daerah. “Hampir 70–80 persen APBD kita bergantung dana pusat. Kalau berkurang, maka proyek yang tidak prioritas harus disesuaikan,” ucapnya.
Meiran juga menyoroti perlunya memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan melalui koperasi dan memastikan tidak ada kebocoran anggaran. “Perang terhadap korupsi penting untuk menjaga efektivitas belanja.”
Sementara itu, Ketua Apindo Pontianak, Andreas Acui Simanjaya, menyebut dunia usaha masih memandang 2026 dengan optimisme hati-hati. “Kalbar pasti menghadapi tekanan akibat pemangkasan TKD. Tapi sektor strategis seperti CPO, perikanan, dan UMKM masih bisa jadi motor pertumbuhan,” ujarnya.
Menurutnya, pemangkasan TKD berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur dan layanan publik, sehingga proyeksi pertumbuhan 6 persen akan sulit dicapai tanpa dukungan kebijakan yang kuat dari daerah.
Mantan Gubernur Kalbar, Sutarmidji turut berkomentar. Dia memberikan perspektif berbeda. Menurutnya, pemotongan TKD bukan persoalan besar karena dana yang tidak ditransfer bukanlah dana bebas. Program yang sebelumnya dikerjakan daerah kini langsung ditangani kementerian teknis.
“DAU tidak dikurangi. Yang berubah itu program-program dengan peruntukan khusus. Itu bagus untuk koordinasi,” jelasnya. Ia menilai daerah selama ini terlalu dibebani program pusat hingga mengabaikan prioritas daerah sendiri, yang berujung pada rendahnya serapan anggaran.
Adapun Anggota DPRD Kalbar, Ritaudin, menyebut target 6 persen realistis hanya jika Pemprov berani mengambil langkah besar dalam memperbaiki PAD. “Target itu bisa tercapai kalau pendataan investor diperbaiki dan kontribusi perusahaan benar-benar masuk ke daerah,” tegasnya. Menurutnya, pemerintah tidak bisa lagi bergantung pada pajak kendaraan dan BBM. Ia menyoroti potensi pajak air permukaan yang masih jauh dari optimal.
Ritaudin juga menilai wacana penyaluran bantuan MBG secara tunai, seperti disampaikan Menkeu Purbaya, bisa memperkuat kemampuan fiskal daerah asalkan penerapannya tepat sasaran. “Pemotongan TKD bukan alasan melemah. Justru harus jadi pemicu membuka sumber pendapatan baru,” pungkasnya. (mrd/mse/bar/sti/den)
Editor : Hanif