PONTIANAK POST – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan bahwa seluruh program prioritas tetap berjalan pada 2026, meski daerah menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp522 miliar. Kepastian itu disampaikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar dalam rilis resminya kepada Pontianak Post.
Dalam rilis tersebut, Pemprov Kalbar menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 2026 tetap dipatok pada kisaran 5,19–6,17 persen. Target ini sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia Perwakilan Kalbar, yaitu 5,3–6,0 persen dengan inflasi 2,5 persen plus minus satu.
Penetapan target tersebut disebut bukan sekadar prediksi, melainkan target kerja yang menjadi arah kebijakan bagi seluruh perangkat daerah. Pemerintah daerah juga mempertimbangkan tren pertumbuhan ekonomi 2024 hingga triwulan III 2025, stabilitas inflasi, dan keberlanjutan investasi pada proyek strategis di Kalbar. Konsumsi rumah tangga yang masih tumbuh kuat ikut memperkuat optimisme tersebut.
Bappeda menjelaskan, kinerja ekonomi Kalbar sejak 2021 hingga triwulan III 2025 menunjukkan perbaikan konsisten. Inflasi terjaga, daya beli meningkat, dan ekspor komoditas unggulan tetap solid. Kondisi itu dinilai memberi ruang mempertahankan momentum pertumbuhan pada 2026.
Meski TKD dipangkas, Pemprov Kalbar tidak akan langsung menurunkan target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah menilai dampak pemotongan Rp522 miliar tersebut sudah diperhitungkan dalam penyusunan Rancangan APBD 2026 melalui realokasi, dan refocusing belanja.
Pemprov juga mendorong optimisme publik, dan menjaga iklim investasi, terutama karena Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo diyakini memberi multiplier effect di Kalbar. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), inpres jalan daerah, DAK fisik dan nonfisik, serta kolaborasi MBG dengan program quick win seperti Koperasi Merah Putih diperkirakan mampu memperkuat sisi produksi, dan konsumsi daerah.
Meski demikian, Pemprov akan tetap melakukan review setiap triwulan. Bila dinamika nasional berubah signifikan, penyesuaian dapat dilakukan melalui mekanisme resmi seperti Perubahan APBD 2026.
Terkait pemotongan TKD Rp522 miliar, tentu membuat APBD 2026 dipastikan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Belanja modal mengalami penyesuaian, sementara belanja operasional akan lebih efisien, dan diarahkan pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan konektivitas.
Meski begitu, Bappeda menegaskan bahwa sejumlah program prioritas tidak boleh terganggu. Diantaranya, penyelesaian jalan provinsi mantap mencapai 80 persen pada 2030.
Bantuan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK negeri, dan swasta untuk mengejar peningkatan IPM. Serta penguatan sektor pangan, pengendalian inflasi daerah, dan hilirisasi komoditas unggulan. Pemerintah daerah juga menyiapkan langkah kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD, efisiensi belanja, dan optimalisasi investasi.
Adapun penyesuaian terutama dilakukan pada kegiatan perjalanan dinas, acara seremonial, serta proyek fisik yang belum memiliki kesiapan memadai. Pemprov menekankan bahwa setiap rupiah APBD harus memberi dampak nyata terhadap pelayanan publik, dan perekonomian.
“Pemotongan TKD adalah bagian dari kebijakan fiskal nasional yang harus kami kawal dengan baik di daerah. Yang terpenting, masyarakat Kalbar tetap mendapatkan pelayanan dan pembangunan yang berkelanjutan,” demikian pernyataan dalam rilis tersebut.
Pemprov mengajak seluruh pemangku kepentingan tetap menjaga optimisme, dan memperkuat kolaborasi. Sebab Kalbar diyakini mampu menjaga pertumbuhan ekonomi yang sehat, dan berkualitas pada 2026.(bar)
Editor : Hanif