PONTIANAK POST – Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri (FKPPI) Kalimantan Barat mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur untuk segera meredakan ketegangan dan kembali membangun komunikasi yang solid demi menjaga efektivitas birokrasi dan layanan publik.
Ketua PD XV KB FKPPI Kalbar, Doni Prasetya Satriadi atau Doni Aswin, menyatakan bahwa memanasnya hubungan kedua pimpinan daerah tidak boleh dibiarkan berlarut. “Kami mengharapkan kedua tokoh utama pemerintahan provinsi ini segera duduk bersama dan menemukan titik temu. Kepentingan rakyat Kalbar harus menjadi prioritas utama,” ujar Doni di Pontianak, kemarin.
Doni menilai proses penataan birokrasi seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan politik. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut idealnya berjalan tertib dan tidak memunculkan keresahan di tengah masyarakat.
“Penataan birokrasi harus mencerminkan kedewasaan politik, bukan justru menjadi polemik yang menguras energi publik,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan satu kesatuan dalam memimpin pemerintahan. Karena itu, setiap langkah strategis, termasuk penempatan pejabat eselon II, selayaknya dibahas secara internal terlebih dahulu.
“Wakil Gubernur bukan figur pelengkap. Ia juga memegang mandat publik dan memiliki tanggung jawab moral terhadap masyarakat,” tegasnya.
Doni juga menambahkan bahwa dari sisi regulasi, langkah Gubernur dalam melakukan penataan pejabat tidak bertentangan dengan aturan hukum. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga etika politik dan moralitas publik agar ketidakharmonisan tidak semakin melebar.
“Sering kali disharmoni bukan lahir dari pelanggaran hukum, tetapi dari kurangnya penghormatan terhadap prinsip etika dalam kepemimpinan berpasangan. Apalagi pasangan NKRI terpilih melalui dukungan dua kekuatan politik besar,” ujarnya.
FKPPI Kalbar, kata Doni, tetap memberikan dukungan kepada pasangan NKRI hingga masa jabatan berakhir pada 2030. Ia berharap kedua pemimpin daerah segera kembali membangun hubungan yang solid.
“Kekuasaan yang diperoleh melalui proses demokratis harus dijalankan secara demokratis pula. Jangan sampai cara memerintah justru menimbulkan kesan otoriter,” pungkas Doni. (mse)
Editor : Hanif