PONTIANAK POST — Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, memberikan tanggapan resmi terkait mundurnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar, Marjani yang baru dilantik beberapa waktu lalu. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan langkah yang dapat dimaklumi, mengingat pejabat tersebut akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.
“Beliau mundur karena sebentar lagi.mau pensiun. Kalau saya tidak salah, masa pensiunnya itu bulan April,” kata Krisantus saat ditemui usai rapat di DPRD Kalbar, Selasa (9/12).
Wagub menjelaskan bahwa penempatan jabatan di instansi strategis seperti Dinas Pendidikan harus mempertimbangkan keberlanjutan kinerja, terutama karena banyak agenda dan proyek strategis yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Di Pendidikan banyak pekerjaan yang harus segera dipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan 2025 ini. Kalau hanya empat bulan menjabat lalu diganti lagi, kedepannya takur akan menyulitkan pejabat yang dilantik tadi,” ujarnya.
Menurutnya, pergantian pejabat di tengah masa kerja yang padat berpotensi mempengaruhi penyelesaian proyek hingga pertanggungjawaban anggaran.
“Saya yakin beliau menghindari masalah. Jadi pengunduran diri itu langkah yang baik,” tambahnya.
Wagub memastikan bahwa keputusan mundur tersebut bukan karena persoalan internal maupun masalah kedisiplinan. “Saya belum lihat secara detail, tetapi menurut saya tidak ada persoalan. Saya memahami alasan beliau,” tegasnya.
Krisantus menekankan bahwa penunjukan pejabat penting, khususnya di sektor pendidikan, tidak boleh asal atau sekadar rotasi biasa. Ia menegaskan penempatan harus didasarkan pada kompetensi, pengalaman, serta kemampuan dalam mengelola sektor pendidikan yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
“Menempatkan seseorang itu harus dipikirkan betul-betul. Ini menyangkut pendidikan dan masa depan anak-anak kita. Tidak bisa main-main,” ujarnya.
Ditanya apakah mundurnya pejabat tersebut terkait kurangnya komunikasi dalam proses penempatan jabatan,? Wagub memberikan jawaban diplomatis namun memberi sinyal adanya kemungkinan. “Nah, salah satunya ini contoh. Kalau tidak komunikasi, akhirnya ada yang mundur,” katanya.
Meski belum memastikan nama calon pengganti, Wagub menyatakan bahwa proses penunjukan pejabat baru akan dilakukan dengan mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman, dan kecakapan teknis.
“Yang jelas harus orang yang memahami bidang ini dan siap bekerja,” tutupnya. (den)
Editor : Hanif