PONTIANAK POST - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, menegaskan bahwa kompleksitas keamanan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia membuat Kalbar tak bisa diperlakukan sebagai Polda tipe kecil. Pernyataan itu ia sampaikan di hadapan anggota Komisi III DPR RI saat kunjungan kerja mereka ke Mapolda Kalbar, Rabu (10/12).
“Kalbar memiliki 74 jalur tikus dengan kerawanan tinggi, mulai dari penyelundupan narkoba, ilegal mining, hingga persoalan pekerja migran. Kompleksitas ini menuntut penguatan kapasitas kepolisian,” ujar Pipit dalam pemaparannya di Graha Khatulistiwa.
Kunjungan tersebut menjadi ruang strategis bagi Polda Kalbar untuk menjelaskan situasi keamanan terkini, tantangan di garis perbatasan, serta capaian penegakan hukum sepanjang 2025. Pipit menekankan bahwa Kalbar, sebagai provinsi terluas kedua di Indonesia, memiliki garis perbatasan darat mencapai 966 kilometer yang membutuhkan pengawasan intensif.
Selain itu, ia menyoroti perubahan paradigma penegakan hukum yang kini lebih mengedepankan pendekatan restoratif. “Penegakan hukum hari ini bukan lagi tentang memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi tentang memberi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,” tegasnya. Sepanjang 2025, Polda Kalbar melakukan asset recovery senilai Rp23,78 miliar dari penanganan kasus korupsi.
Dalam tubuh internal kepolisian, Polda Kalbar memberikan penghargaan kepada 319 personel berprestasi. Namun di sisi lain, sanksi tegas juga dijatuhkan, termasuk pemecatan terhadap 29 personel yang melakukan pelanggaran berat.
Kepada Komisi III DPR, Pipit juga menyampaikan kebutuhan mendesak, seperti pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara dan penambahan kuota perwira lulusan Sespimmen, Akpol, dan SIP untuk memperkuat struktur manajerial di Kalbar.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Dr. Bayu Suseno, menyebut kunjungan Komisi III sebagai momentum penting memperkuat dukungan legislatif terhadap kebutuhan kepolisian di wilayah perbatasan. “Kami berharap apa yang disampaikan Bapak Kapolda dapat diperjuangkan di pusat agar Polda Kalbar semakin responsif, kolaboratif, dan solutif,” ujarnya. (ant)
Editor : Hanif