PONTIANAK POST – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, membuka Rapat Pembinaan dan Evaluasi Pelayanan Samsat se-Kalimantan Barat Tahun 2025 di Kantor Bapenda Kalbar, Kamis (11/12).
Dalam sambutannya, ia menyoroti dampak pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat.
Harisson menyebut pengurangan dana transfer tahun ini cukup besar.
Untuk Provinsi Kalbar, terdapat Rp522 miliar yang tidak ditransfer. Beberapa kabupaten/kota juga mengalami pengurangan antara Rp300 hingga Rp400 miliar.
Menurutnya, situasi ini bahkan menyebabkan salah satu kabupaten gagal menyepakati R-APBD 2026.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi contoh nyata dampak berkurangnya dana transfer.
Pemangkasan dana itu juga mengubah status fiskal Kalbar. Dari kategori Fiskal Tinggi turun menjadi Fiskal Sedang, karena PAD lebih rendah dibanding pendapatan transfer.
Karena itu, Harisson menegaskan perlunya inovasi untuk meningkatkan PAD. Saat ini PAD Kalbar mencapai Rp2,988 triliun, dengan target PKB sebesar Rp458 miliar.
Ia menekankan peningkatan PAD harus dimulai dari perbaikan kualitas layanan Samsat. Digitalisasi harus dimanfaatkan secara optimal. Evaluasi SOP juga perlu dilakukan berkala setiap 3 hingga 6 bulan.
Ada tiga prinsip pelayanan yang ditekankannya: mudah, cepat, dan nyaman. Ia bahkan membandingkan kemudahan membayar pajak dengan pengalaman belanja daring.
“Seharusnya membayar pajak harus sama mudahnya. Kalau masyarakat merasa ribet, mereka akan enggan,” ujarnya.
Harisson juga menyoroti kenyamanan fisik ruang pelayanan. Ia menyarankan penyediaan fasilitas tambahan, termasuk kursi pijat bagi wajib pajak.
Ia berharap rapat ini menjadi momentum memperkuat terobosan peningkatan PAD. Seluruh pemangku kepentingan hadir, termasuk Komisi III DPRD Kalbar, Dirlantas Polda Kalbar, BPKP, Bapenda, Jasa Raharja, Ombudsman, serta perbankan.
Pada kesempatan yang sama, Tim Pembina Samsat Dirlantas Polda Kalbar, Valentinus Asmoro, memaparkan arah kebijakan pelayanan Samsat.
Ia menegaskan pentingnya inovasi digital dan kolaborasi lintas instansi.
Valentinus memperkenalkan program inovasi “Samsat Gokatan”. Program ini akan diperkuat melalui peran aktif jajaran operasional, terutama Kasat Lantas.
Ia menyebut peningkatan PAD selama ini masih mengandalkan cara manual seperti operasi gabungan dan penilangan. Metode tersebut efektif, tetapi menimbulkan persoalan di lapangan.
Karena itu, Samsat mulai bergerak ke era digital. Salah satunya melalui perluasan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
Saat ini ETLE baru tersedia di Kota Pontianak. Valentinus meminta Kasat Lantas berkoordinasi dengan pemerintah daerah masing-masing untuk mempercepat pengembangannya.
Ia menutup laporannya dengan tiga poin evaluasi utama: optimalisasi penerimaan, penguatan inovasi, serta integritas dan soliditas antarlembaga. “Peningkatan jumlah kendaraan bukan ukuran peningkatan PAD sejati. Yang dibutuhkan adalah inovasi,” tegasnya. (mse)
Editor : Hanif