PONTIANAK POST - Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Boyman Harun, menegaskan bahwa pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp522 miliar untuk tahun anggaran 2026 tidak akan menghentikan laju pembangunan di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi anggaran pemerintah pusat, bukan bentuk pengambilalihan kewenangan daerah.
“Pemotongan TKD ini bukan berarti pemerintah pusat kemudian mengambil alih seluruh pembangunan daerah. Pembangunan di daerah, termasuk Kalimantan Barat, tetap berjalan,” ujar Boyman Harun saat diwawancarai, Minggu(14/12).
Boyman menjelaskan, berdasarkan hasil kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja, pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di antaranya melalui Instruksi Presiden (Inpres) serta program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM)..
“Dengan adanya Inpres dan program infrastruktur berbasis masyarakat, gerak pembangunan di daerah tidak akan berhenti. Pemerintah pusat tidak hanya fokus pada daerah perkotaan, tetapi juga tetap memperhatikan daerah-daerah,” jelasnya.
Terkait besaran dana infrastruktur dari pemerintah pusat yang masuk ke Kalimantan Barat, Boyman menyebutkan bahwa pada tahun 2025 angkanya diperkirakan cukup signifikan.
“Untuk tahun 2025, dana infrastruktur dari pusat yang masuk ke Kalbar diperkirakan berkisar antara Rp400 miliar hingga Rp500 miliar. Ini berasal dari program Inpres yang sudah disepakati antara pemerintah dan Komisi V DPR RI di Badan Anggaran,” ungkapnya.
Sementara untuk tahun 2026, Boyman mengakui besaran anggarannya belum ditetapkan secara final. Namun demikian, ia memastikan bahwa program Inpres tetap akan berjalan.
“Untuk 2026 memang belum ditentukan angkanya, tapi program Inpres pasti tetap berjalan,” tegasnya.
Boyman juga menekankan bahwa keunggulan skema Inpres, tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan nasional. Melalui Inpres, pembangunan dapat menyasar jalan-jalan poros, jalan kabupaten, kota, hingga jalan provinsi.
“Dengan Inpres, tidak ada lagi batasan hanya jalan nasional. Jalan-jalan kabupaten, kota, dan provinsi bisa masuk, sepanjang itu menjadi prioritas daerah,” katanya..
Menurut Boyman, mekanisme pengusulan pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan melalui koordinasi antara kepala daerah dengan anggota DPR RI di Komisi V.
“Tinggal koordinasi saja antara gubernur dan para kepala daerah dengan anggota Komisi V. Apa saja infrastruktur publik yang masih dibutuhkan di Kalbar, itu bisa kita perjuangkan bersama,” ujarnya.
Boyman menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat melalui dana APBN, khususnya untuk penyelesaian jalan-jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat.
“Kami di Komisi V DPR RI, khususnya saya, akan terus berjuang agar jalan-jalan di Kalimantan Barat bisa diselesaikan dengan menggunakan dana APBN,” pungkasnya seraya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat terus dijaga untuk kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Barat.(den)
Editor : Hanif