PONTIANAK POST – Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus menegaskan bahwa kepatuhan investor terhadap kewajiban sosial perusahaan, khususnya pelaksanaan community development sebagaimana diamanatkan undang-undang, masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan pengawalan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Undang-undang telah mengatur kewajiban perusahaan untuk mengembalikan sekitar 2 hingga 2,5 persen dari nilai usaha kepada masyarakat sekitar. Namun, hal ini masih menjadi tantangan besar dan perlu pengawalan bersama,” kata Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan saat menjadi narasumber pada Study Meeting Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia Provinsi Kalimantan Barat (DPD GAMKI Kalbar) di Pontianak, Selasa (16/12).
Selain menyoroti aspek tanggung jawab sosial perusahaan, Krisantus juga mengungkapkan besarnya potensi sumber daya alam Kalimantan Barat, mulai dari sektor mineral, pertambangan, hingga pertanian dan perkebunan, yang dinilai belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kalbar memiliki hampir semua jenis sumber daya alam, seperti emas, bauksit, hingga potensi pertanian yang sangat luas. Namun, secara jujur saya sampaikan, dampak industrialisasi ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sekitar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Krisantus menekankan pentingnya sinergi antara GAMKI dan pemerintah daerah, khususnya dalam memberikan masukan yang konstruktif dan objektif bagi jalannya pemerintahan serta pembangunan daerah.
“Saya berharap GAMKI dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dan secara aktif memberikan masukan yang konstruktif dan objektif terhadap kebijakan serta pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan wilayah yang sangat luas, bahkan hampir setara dengan gabungan Pulau Jawa, Madura, dan Bali, namun hanya dikelola oleh satu provinsi dengan 14 kabupaten/kota.
“Wilayah yang luas ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan,” jelas Krisantus.
Dalam konteks tersebut, ia berharap GAMKI yang diisi oleh generasi muda berpendidikan dan berlatar belakang akademik dapat terlibat aktif dalam merumuskan solusi kebijakan pembangunan.
“Saya tahu GAMKI diisi oleh anak-anak muda yang berkualitas dan memiliki kapasitas. Karena itu, saya berharap GAMKI dapat ikut mengawal kebijakan dan menjawab tantangan pembangunan ke depan,” katanya.
Krisantus juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, dan toleransi sebagai fondasi utama pembangunan di Kalimantan Barat yang dikenal sebagai miniatur Indonesia.
“Kalimantan Barat memiliki 24 suku, beragam agama, dan budaya. Tidak boleh ada lagi istilah pendatang dan bukan pendatang, asli dan tidak asli. Kita semua adalah warga Kalbar dan warga Indonesia. Stabilitas keamanan dan ketertiban adalah kunci keberhasilan pembangunan,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI Sahat Martua Philip Sinurat, berpesan agar seluruh pengurus dan kader GAMKI Kalbar mampu menyolidkan barisan serta mengambil peran nyata bagi daerah.
“GAMKI harus berkontribusi bagi daerah, masyarakat, dan gereja melalui peningkatan kualitas pendidikan generasi muda, pengembangan kewirausahaan, serta pelestarian alam dan budaya,” tuturnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran GAMKI dalam mendukung program peningkatan sumber daya manusia yang dicanangkan pemerintah.
“GAMKI harus hadir sebagai wadah pengembangan karakter, soft skills, kepemimpinan, dan kewirausahaan generasi muda,” katanya.
Tempat yang sama, Ketua DPD GAMKI Kalbar Jeffray Edward, mengapresiasi kehadiran dan arahan Wakil Gubernur Kalbar yang dinilai memberikan motivasi serta pandangan strategis bagi kader GAMKI.
“Kami mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur Kalbar yang telah memberikan arahan, motivasi, dan penguatan peran GAMKI dalam pembangunan Kalimantan Barat,” tutup Jeffray. (mse)
Editor : Hanif