PONTIANAK POST - Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat memperkirakan inflasi pada periode Natal dan Tahun Baru masih berada dalam kondisi terkendali.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Doni Septadijaya, mengatakan inflasi Kalimantan Barat saat ini masih berada dalam rentang target inflasi nasional yang ditetapkan Bank Indonesia, yakni 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen.
Doni memperkirakan hingga Desember 2025, inflasi Kalbar tidak akan melampaui batas atas target dan justru cenderung berada di batas bawah.
“Inflasi Natal dan Tahun Baru tidak bisa dilihat sebagai potongan akhir tahun saja. Jika dilihat secara keseluruhan, inflasi Kalimantan Barat masih sangat terjaga dan berada dalam rentang target,” ujar Doni saat ditemui di Kantor Bank Indonesia Kalimantan Barat, baru-baru ini.
Menurut Doni, secara umum inflasi dipengaruhi sejumlah faktor, seperti tarif angkutan udara, konsumsi beras, serta komoditas pangan lainnya. Namun, pada akhir tahun 2025 terdapat karakter pendorong inflasi yang sedikit berbeda.
Kondisi cuaca justru memberikan tekanan pada komoditas ikan dan hasil perikanan, sementara pengaruh tarif angkutan udara relatif terbatas, meskipun secara bulanan sempat mengalami kenaikan.
Ia menjelaskan, pada Desember tekanan inflasi dari sektor transportasi udara diperkirakan akan semakin terbatas seiring adanya kebijakan pengurangan pajak tarif angkutan udara. Kebijakan tersebut dinilai akan berdampak langsung terhadap penurunan harga tiket pesawat.
Meski demikian, Doni mengingatkan bahwa potensi tekanan inflasi justru dapat muncul pada triwulan I, yakni periode Januari hingga Maret. Pada rentang waktu tersebut terdapat berbagai momentum besar yang terjadi secara bersamaan, mulai dari Tahun Baru, bulan puasa, Cap Go Meh, hingga Idulfitri.
“Periode tersebut bertepatan dengan awal siklus anggaran pemerintah. Realisasi anggaran masih dalam tahap konsolidasi, sehingga belanja, khususnya belanja sosial, relatif terbatas. Kondisi ini dapat berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat, sementara harga-harga tetap mengalami kenaikan akibat meningkatnya permintaan,” imbuhnya.
Namun demikian, Bank Indonesia menilai tekanan tersebut masih dapat dikelola. Salah satu faktor penahan inflasi adalah potensi membaiknya pasokan beras pada Maret 2026, seiring masuknya masa panen.
Menurut Doni, dengan pasokan yang lebih baik, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi sehingga inflasi tetap terkendali.
Sementara itu, dari sisi uang kartal, Doni mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan uang tunai mulai terlihat sejak pertengahan 2025. Peningkatan signifikan terjadi pada Juli, namun tren tersebut mulai menurun pada Agustus dan September.
Ia melanjutkan, pada Desember kenaikan kebutuhan uang kartal dinilai tidak setinggi pertengahan tahun.
“Secara akumulasi hingga November 2025, uang kartal yang keluar dari kas Bank Indonesia di Kalimantan Barat tercatat hampir mencapai Rp11,53 triliun,” sebutnya.
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Doni menambahkan, Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi. Langkah pertama dilakukan melalui peningkatan operasi pasar, khususnya penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke outlet-outlet pasar tempat masyarakat membeli kebutuhan pokok.
Ia menyebutkan, realisasi penyaluran beras SPHP saat ini masih berada di bawah 80 persen. Bank Indonesia menilai, apabila sisa waktu satu bulan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan realisasi hingga 100 persen, langkah tersebut akan sangat efektif dalam menjaga stabilitas harga beras.
Langkah kedua, kata Doni, dilakukan melalui pengendalian harga beras premium. Bulog memiliki inisiatif mendatangkan beras dari daerah produsen dan mendistribusikannya ke agen-agen resmi di Kalimantan Barat.
Adapun langkah ketiga adalah penguatan koordinasi antar pemerintah daerah. Saat ini, koordinasi dilakukan secara intens melalui forum High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Sinergi antara Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Mempawah merupakan langkah positif untuk menjaga stabilitas harga. Meski inflasi dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen Kota Pontianak, koordinasi lintas wilayah ini bertujuan agar harga di ketiga daerah tetap rendah dan stabil,” pungkas Doni Septadijaya. (mse)
Editor : Hanif