PONTIANAK POST – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalbar menggelar evaluasi akhir tahun 2025 dengan tema Peran Penyiaran Lokal dalam Peningkatan Identitas dan Budaya Daerah, Jumat (19/12). Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalbar, Christianus Lumano, yang mewakili Gubernur Kalbar.
Usai membuka kegiatan, Lumano menyampaikan harapannya agar kinerja KPID Kalbar ke depan, khususnya dengan hadirnya anggota-anggota baru, dapat semakin baik. Ia juga menegaskan pentingnya koordinasi rutin antara Pemprov Kalbar, dan KPID, terutama dalam upaya menangkal penyebaran hoaks di Kalbar.
“Kami dengan KPID rutin melakukan pertemuan-pertemuan, sehingga dalam menghalau hoaks di Kalbar ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya kepada awak media.
Terkait pengawasan lembaga penyiaran di Kalbar, Lumano menyebut hasil pengawasan selama ini relatif baik. Ia mencontohkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan aman dan damai, meski Kalbar sempat masuk kategori daerah rawan atau merah.
“Pemilu yang lalu bisa berakhir dengan baik,” katanya.
Meski demikian, Lumano berharap lembaga penyiaran, khususnya yang berada di wilayah perbatasan, terpencil, dan terluar, dapat lebih aktif menyebarluaskan informasi daerah kepada masyarakat luas.
“Harapannya informasi dari daerah-daerah tersebut bisa tersampaikan ke kita yang berada di perkotaan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPID Kalbar, Deddy Malik, menjelaskan bahwa evaluasi akhir tahun merupakan salah satu program strategis KPID Kalbar. Kegiatan ini memaparkan hasil pengawasan terhadap lembaga penyiaran sepanjang 2025, termasuk pada sejumlah momen penting.
“Substansi yang dipaparkan adalah penilaian kami sebagai regulator sesuai amanat Undang-Undang (UU) Penyiaran terhadap kinerja lembaga penyiaran,” kata Deddy.
Ia mengakui, secara umum kinerja lembaga penyiaran di Kalbar tergolong sangat baik. Namun demikian, KPID tidak ingin berpuas diri, dan tetap mencatat adanya sejumlah pelanggaran yang perlu menjadi perhatian, seperti salah satunya pada konten infotainment. “Beberapa kriteria pelanggaran itu akan dipaparkan oleh bidang kami,” jelasnya.
Deddy menambahkan, hal terpenting dari evaluasi ini adalah ruang diskusi antara KPID sebagai regulator, dan lembaga penyiaran dalam membentuk kerangka penyiaran Kalbar yang berkarakter serta mendukung pembangunan daerah.
“Output dan outcome dari evaluasi ini adalah bagaimana membentuk program siaran yang sehat, berkualitas, layak bagi masyarakat, dan sekaligus membangun Kalbar,” ujarnya.
Atas kehadiran lembaga penyiaran dalam kegiatan tersebut, Deddy menyampaikan apresiasi. Menurutnya, evaluasi akhir tahun menjadi agenda bersama dalam upaya membangun Kalbar melalui dunia penyiaran.
“Ini adalah gawe kita bersama untuk membangun Kalbar melalui penyiaran,” pungkasnya.(bar)
Editor : Hanif