PONTIANAK POST - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Barat menyatakan kesiapan untuk menjadi penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II bagi aparatur sipil negara eselon II yang selama ini harus mengikuti pelatihan di luar daerah.
Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara terkait pemenuhan persyaratan sebagai lembaga penyelenggara PKN Tingkat II.
Menurutnya, BPSDM Kalbar telah menyiapkan berbagai aspek pendukung, mulai dari sarana dan prasarana pelatihan, fasilitas asrama, hingga penguatan tata kelola kelembagaan. Seluruh kesiapan tersebut telah dilaporkan kepada LAN sebagai bahan evaluasi awal.
“Kami telah menyampaikan laporan kesiapan, termasuk sarana prasarana dan penguatan tata kelola kelembagaan BPSDM Kalbar,” ujar Windy di Pontianak, baru-baru ini.
Tahap selanjutnya adalah visitasi dari LAN RI untuk menilai kelayakan BPSDM Kalbar sebagai penyelenggara PKN Tingkat II. Apabila dinyatakan memenuhi standar, Kalimantan Barat berpeluang menjadi pusat pelatihan kepemimpinan ASN, baik untuk kebutuhan provinsi maupun lintas daerah.
Windy menyampaikan optimisme bahwa target tersebut dapat terealisasi pada akhir 2026. Ia menegaskan BPSDM Kalbar siap menjalankan peran strategis tersebut guna mendukung pengembangan kompetensi pejabat pimpinan tinggi.
“Target kami akhir 2026 BPSDM Kalbar sudah dapat menyelenggarakan PKN Tingkat II,” katanya.
Ia menambahkan, upaya ini merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas kepemimpinan ASN sekaligus mendorong efisiensi anggaran daerah. Selama ini, ASN eselon II Kalbar harus mengikuti PKN Tingkat II di luar provinsi, terutama di Pulau Jawa dan wilayah lainnya.
Selain efisiensi biaya, penyelenggaraan PKN Tingkat II di Kalbar juga dinilai berpotensi meningkatkan pendapatan daerah. Windy mengungkapkan, kebutuhan PKN Tingkat II di Kalbar masih cukup besar.
Saat ini, tercatat sekitar 100 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar yang belum mengikuti PKN Tingkat II. Jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah seiring proses pengisian jabatan melalui mekanisme lelang terbuka. (mse)
Editor : Hanif