PONTIANAK POST - KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung langkah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Barat (Kalbar) dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menegaskan bahwa kompetensi ASN menjadi faktor kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan di Kalbar. Menurutnya, ASN harus memiliki kemampuan yang mumpuni agar program penguatan kapasitas dapat disusun secara spesifik, terarah, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah.
“Penguatan itu akan kami dorong berdasarkan kebutuhan yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub), terutama untuk menjawab berbagai kendala pembangunan di Kalbar. Dari pusat, kami siap membantu memetakan simpul-simpul persoalan yang selama ini dihadapi daerah, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pusat dan daerah,” ujar Teguh.
Hal tersebut disampaikan Teguh saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Negara pada Jabatan Tinggi Pratama (JPT) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar, yang digelar di Aula Garuda Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (24/12).
Kegiatan yang diinisiasi BPSDM Kalbar tersebut dinilai menjadi momentum strategis untuk mengevaluasi tata kelola pemerintahan sekaligus mengoptimalkan potensi daerah. Teguh juga menekankan pentingnya rekakurasi atau pemetaan yang tepat dalam penempatan, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai fondasi pembenahan birokrasi ke depan.
Sementara itu, Wagub Kalbar, Krisantus Kurniawan, mendorong aparatur negara di lingkungan Pemprov untuk memaksimalkan kemampuan dalam merumuskan kebijakan yang inovatif. Dengan regulasi yang tepat, dan penguasaan aspek keuangan daerah yang kuat, ia berharap Kalbar mampu membiayai pembangunan secara mandiri demi kesejahteraan masyarakat.
Krisantus menegaskan bahwa penguatan kapasitas aparatur harus dibarengi dengan analisis yang tajam, terutama terkait sinkronisasi regulasi. Ia menyoroti masih adanya tumpang tindih aturan antar kementerian yang dinilai tidak lagi relevan dengan dinamika di lapangan.
“Memang diperlukan penyesuaian aturan secara komprehensif dari tingkat pusat hingga daerah. Kami juga berharap pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk menyusun regulasi mandiri dalam mengelola potensi wilayahnya masing-masing,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala BPSDM Kalbar, Windy Prihastari, menyatakan bahwa BPSDM berperan sebagai kawah candradimuka bagi ASN di lingkungan Pemprov. BPSDM, kata dia, memiliki peran strategis dalam menyiapkan ASN yang unggul, berintegritas, disiplin, dan selaras dengan nilai ASN BerAKHLAK.
“Karena itu, kami terus menyiapkan berbagai bekal kompetensi bagi ASN Kalbar agar memiliki kualitas yang baik, berintegritas, disiplin, dan berperilaku sesuai dengan nilai ASN BerAKHLAK,” ujar Windy.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas ASN diwujudkan melalui berbagai program peningkatan kompetensi, khususnya bagi pejabat Jabatan Tinggi Pratama. Dalam pelaksanaannya, BPSDM Kalbar juga menghadirkan inovasi pengembangan kepemimpinan melalui program Leader.
Windy menambahkan, optimalisasi program pelatihan dan pengembangan ASN tidak hanya berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga membuka peluang kontribusi terhadap PAD.
“Peserta pelatihan tidak hanya berasal dari internal pemerintah daerah, tetapi juga dari luar. Hal ini memberikan nilai tambah, termasuk peluang kontribusi PAD bagi Kalbar,” jelasnya.
Menurut Windy, inovasi yang dilakukan BPSDM Kalbar tersebut mendapat sambutan positif dari Kemendagri. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan peran BPSDM.
“Jadi BPSDM tidak hanya sebagai lembaga pengembangan SDM aparatur, tetapi juga sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD Kalbar,” harapnya. (bar)
Editor : Hanif