PONTIANAK POST — Dinamika hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sepanjang 2025 ikut menjadi sorotan serius DPRD. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Heri Mustamin, menilai ketegangan di pucuk kepemimpinan daerah sempat menjadi perhatian publik dan berpotensi mengganggu fokus pemerintahan jika tidak dikelola dengan baik.
Menurut Heri, tahun 2025 merupakan periode penuh dinamika bagi pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
Persoalan fiskal, kebijakan publik, hingga isu soliditas kepemimpinan daerah menjadi catatan penting yang harus dievaluasi sebagai bekal memasuki 2026.
“Kalau kita refleksikan, dinamika pemerintahan provinsi di tahun 2025 ini memang cukup kompleks. Ada persoalan fiskal, kebijakan, sampai dinamika kepemimpinan yang sempat menjadi perhatian publik. Semua ini harus dievaluasi bersama,” ujar Heri Mustamin, Senin (29/12).
Ia menegaskan, isu hubungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar yang mencuat ke ruang publik tidak boleh dianggap remeh.
Meski perbedaan pandangan dinilai wajar, Heri mengingatkan bahwa konflik yang berlarut dapat berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan.
“Perbedaan itu hal yang biasa. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi masalah. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah satu paket kepemimpinan. Kalau tidak solid, yang dirugikan adalah rakyat,” tegasnya.
Heri mengapresiasi sikap kedua pimpinan daerah yang dinilainya mulai menunjukkan kedewasaan politik di penghujung tahun.
Ia berharap gesekan yang sempat terjadi tidak kembali terulang dan tidak mengganggu agenda pembangunan Kalimantan Barat.
“Yang patut diapresiasi, di akhir tahun ini kita melihat sikap kenegarawanan. Perbedaan tidak berlarut-larut. Ini penting agar roda pemerintahan tetap berjalan,” ujarnya.
Selain dinamika kepemimpinan, Heri juga menyinggung persoalan fiskal daerah, khususnya terkait transfer ke daerah (TKD).
Meski secara persentase hanya sekitar 9 persen mempengaruhi APBD Provinsi Kalbar, kondisi PAD dan APBD yang relatif kecil dibanding luas wilayah Kalbar tetap menjadi tantangan besar.
“TKD memang tidak terlalu dominan di APBD provinsi. Tapi karena kemampuan fiskal kita terbatas, dampaknya tetap terasa, terutama untuk membiayai urusan wajib,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Heri, memicu diskusi intens antara eksekutif dan legislatif sepanjang 2025, terutama menyangkut kebijakan publik seperti pengangkatan ASN, PPPK, serta rekrutmen guru yang berpotensi terganggu akibat keterbatasan anggaran.
“Kalau ini tidak disikapi dengan bijak, bisa berdampak pada pelayanan publik. Jangan sampai konflik elite dan tekanan fiskal sama-sama mengorbankan kepentingan masyarakat,” kata politisi senior Golkar Kalbar ini.
Menghadapi 2026, Heri menekankan pentingnya soliditas kepemimpinan dan kemandirian daerah.
Ia mendorong pemerintah provinsi melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor pertambangan, perkebunan, dan industri, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia juga mengingatkan persoalan ketenagakerjaan, khususnya rendahnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar yang baru mencapai sekitar 30 persen. Artinya, mayoritas tenaga kerja belum memiliki jaminan sosial.
“Masih ada sekitar 67 persen tenaga kerja yang belum terlindungi. Ini persoalan serius yang tidak boleh kalah prioritas dibanding konflik politik,” tegasnya.
Menutup refleksi akhir tahun, Heri mengajak seluruh pihak menjadikan 2026 sebagai momentum memperbaiki berbagai kekurangan, termasuk menjaga soliditas pimpinan daerah.
“2025 akan berlalu dengan segala dinamikanya. Kalau ada kesalahan, mari kita perbaiki. Kuncinya satu: kepemimpinan harus kompak. Tanpa itu, sulit mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat,” pungkasnya. (den)
Editor : Aristono Edi Kiswantoro