PONTIANAK POST - Rencana pembukaan rute bus Antar Lintas Batas Negara (ALBN) Putussibau–Kuching melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, masih tertahan. Perum DAMRI Cabang Pontianak mengungkapkan, operasional rute tersebut belum bisa dijalankan karena menunggu persetujuan dari Pemerintah Malaysia.
General Manager Perum DAMRI Cabang Pontianak, Ahmad Bukhari, mengatakan dari sisi Pemerintah Indonesia seluruh perizinan telah disetujui. Namun, pengoperasian lintas negara belum dapat dilakukan tanpa lampu hijau dari otoritas Malaysia.
“Rute antar negara Putussibau–Kuching via perbatasan Badau dan Lubuk Antu saat ini masih menunggu persetujuan dari pihak Malaysia. Kalau sudah disetujui, Insyaallah langsung bisa operasional, karena dari pemerintah Indonesia sendiri sudah memberikan persetujuan,” ujar Bukhari.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pengoperasian, skema layanan rute Putussibau–Kuching akan menerapkan pola yang sama seperti rute ALBN Singkawang–Kuching, yakni sistem back to back atau transit bus di wilayah perbatasan.
Dalam skema tersebut, perjalanan dari Putussibau menuju PLBN Badau akan dilayani oleh DAMRI. Selanjutnya, perjalanan dari PLBN Badau menuju Kuching akan dilanjutkan menggunakan bus milik perusahaan otobus (PO) dari Sarawak, Malaysia.
Menurut Bukhari, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas di Pulau Kalimantan, khususnya antarwilayah perbatasan. Akses transportasi lintas negara dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, serta interaksi sosial budaya masyarakat perbatasan. “Dengan konektivitas yang kuat, terutama antarperbatasan, aktivitas ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya bisa lebih hidup. Harapannya, pergerakan ekonomi juga semakin lancar,” katanya.
Dari sisi potensi pasar, DAMRI mengaku telah melakukan survei dan melihat peluang yang cukup besar jika rute ini dapat segera dioperasionalkan. Karena itu, DAMRI berharap persetujuan dari Pemerintah Malaysia dapat segera terbit agar layanan transportasi publik lintas negara di kawasan perbatasan Kalimantan Barat dapat segera terwujud. “Mudah-mudahan persetujuan dari pemerintah Malaysia bisa segera diberikan, sehingga angkutan transportasi publik di kawasan perbatasan bisa segera tersedia,” pungkasnya. (bar)
Editor : Hanif