PONTIANAK POST - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa, mendorong Pemerintah Kota Pontianak mempercepat proses open bidding pejabat eselon II yang tengah berjalan. Percepatan dinilai krusial agar awal tahun mendatang jabatan strategis yang kosong bisa segera terisi dan roda organisasi perangkat daerah (OPD) berjalan optimal di tengah ancaman pemangkasan anggaran.
“Saat ini proses open bidding sedang dilakukan Pemkot Pontianak. Ada beberapa OPD yang mengalami kekosongan kepala dinas, sehingga satu pejabat harus merangkap dua jabatan strategis,” ungkap Bebby kepada Pontianak Post, Senin (29/12).
Menurutnya, percepatan pengisian jabatan menjadi semakin penting karena mulai tahun depan kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat sudah berjalan. Dampaknya, transfer dana pusat ke daerah, termasuk ke Kota Pontianak, mengalami pengurangan signifikan hingga mencapai Rp200 miliar lebih.
“Pengurangan ini tentu akan sangat mempengaruhi jalannya program di setiap OPD. Karena itu, penempatan pejabat harus sesuai kompetensi agar program tetap berjalan efektif meski anggaran terbatas,” tegasnya.
Bebby menekankan, pengisian jabatan kepala OPD yang masih kosong seharusnya bisa dirampungkan secepat mungkin. Dengan begitu, para pejabat definitif dapat langsung fokus menjalankan program kerja sejak awal tahun dan tidak terganggu oleh status jabatan sementara.
Saat ini, kata dia, terdapat sejumlah OPD yang masih diisi pejabat rangkap jabatan, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Pertanian, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu, beberapa pejabat juga disebut akan memasuki masa purna tugas dalam waktu dekat.
Ia menilai, pengurangan dana transfer pusat berpotensi menekan kinerja OPD jika tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, pejabat eselon II yang akan mengisi jabatan harus benar-benar cermat, khususnya dalam pengelolaan anggaran. “Tujuannya agar program yang dijalankan tetap maksimal dan benar-benar berdampak bagi masyarakat luas,” ujarnya.
Di tengah situasi efisiensi, Bebby juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada penghematan, tetapi juga berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Politisi Partai Golkar ini menilai masih banyak sektor yang bisa dikembangkan untuk mendongkrak pendapatan.
Salah satunya melalui optimalisasi fasilitas publik yang didukung dengan penyelenggaraan berbagai event, baik skala provinsi maupun nasional. Menurutnya, kegiatan berskala besar akan menarik kunjungan masyarakat dari luar daerah dan secara langsung menggerakkan perekonomian kota.
“Pelaksanaan event di Pontianak masih tergolong minim. Ke depan harus diperbanyak dengan kolaborasi berbagai pihak. Event bisa menjadi penggerak ekonomi dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” pungkasnya. (iza)
Editor : Hanif