PONTIANAK POST – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Satgas Pangan pusat secara virtual dari Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar, Senin (29/12).
Rapat tersebut menjadi forum evaluasi kinerja pengendalian inflasi sepanjang 2025 sekaligus penyusunan langkah strategis lintas sektor dalam menghadapi tahun 2026.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Seluruh jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, diminta memperkuat koordinasi agar kebijakan benar-benar berdampak di lapangan.
“Kestabilan pasokan dan harga, kelancaran distribusi, serta keamanan rantai pasok harus menjadi prioritas utama. Respons daerah harus cepat, terukur, dan berbasis data,” tegas Akhmad Wiyagus.
Ia menekankan, keberhasilan pengendalian inflasi diukur dari sejauh mana kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. Capaian positif sepanjang 2025, lanjutnya, harus dipertahankan, sementara berbagai kendala menjadi bahan evaluasi bersama.
“Langkah-langkah yang diambil tahun ini harus menjadi acuan menghadapi 2026. Daerah tidak boleh lengah dan harus terus mengambil langkah konkret untuk meredam inflasi agar tidak berlarut-larut,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa secara umum ketersediaan pangan nasional hingga akhir 2025 berada dalam kondisi aman. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat berbagai intervensi, antara lain melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ia juga menekankan pentingnya intervensi pada komoditas tertentu di wilayah-wilayah rentan agar masyarakat tetap memperoleh akses pangan yang adil dan terjangkau.
“Pemerintah menyalurkan bantuan beras 10 kilogram per bulan bagi masyarakat. Intervensi juga difokuskan pada beras premium dan Minyak Kita, khususnya di Zona 3. Kami memperkuat kolaborasi dengan petani dan asosiasi, serta melakukan pengawasan ketat agar Gerakan Pangan Murah berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Ria Norsan menyatakan optimistis bahwa Kalbar mampu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang pergantian tahun. Berdasarkan data nasional, Kalbar masuk dalam zona hijau dengan inflasi sebesar 2,04 persen dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di angka 2,01 persen.
Angka tersebut berada jauh di bawah sejumlah provinsi lain, seperti Nusa Tenggara Barat yang mencatat IPH 8,62 persen dan DKI Jakarta sebesar 5,10 persen.
“Alhamdulillah, Kalbar berada di zona hijau dengan inflasi 2,04 persen dan IPH 2,01 persen. Kami optimistis dapat menjaga stabilitas harga dan memastikan stok pangan mencukupi bagi masyarakat. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan hingga ke meja makan masyarakat melalui harga yang terjangkau,” ujar Ria Norsan.
Ia menjelaskan, Pemprov Kalbar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret untuk mengantisipasi potensi lonjakan harga. Di antaranya dengan menggencarkan Gerakan Pangan Murah di berbagai kabupaten dan kota, serta melakukan pemantauan langsung ke pasar rakyat untuk memantau pergerakan harga komoditas pokok secara riil.
“Kami terus mengintensifkan GPM dan rutin turun ke pasar. Berdasarkan data Kantor Staf Kepresidenan, harga beras di Kalbar tercatat turun dari Rp14.524 menjadi Rp14.512 per kilogram pada bulan ini. Kami tidak boleh lengah dan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat sesuai arahan Wamendagri,” jelasnya.
Menutup keterangannya, Ria Norsan menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk mengawal kebijakan Kementerian Pertanian agar harga pangan di tingkat konsumen tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) serta mencegah praktik spekulasi harga.
Dengan dukungan dan kolaborasi Kementerian dan Lembaga terkait, TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, serta instansi lainnya, Pemprov Kalbar memastikan pasokan pangan tetap aman, meski dihadapkan pada tantangan cuaca dan curah hujan tinggi yang berpotensi memengaruhi hasil pertanian. (mse/r)
Editor : Hanif